UIN RF Resmi kukuhkan Guru Besar Ilmu Hukum

Prof. Dr. Paisol Burlian S.Ag., M.Hum., saat menyampaikan pidatonya dalam acara pengukuhan guru besar bidang Ilmu Hukum UIN Raden Fatah Palembang di Academic Center, Selasa (8/12/2020). Ukhuwahfoto/Jaiwan.

UIN RF – Ukhuwahnews || Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang bertambah satu orang setelah Prof. Dr. Paisol Burlian, S. Ag., M.Hum., resmi dikukuhkan dalam Sidang Senat terbuka di Academic Center, Selasa (8/12/2020).

Sidang yang dibuka oleh Ketua Senat, Prof. Kholidin sekitar pukul 09.00 WIB secara resmi menjadikan Prof. Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum., sebagai guru besar bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Nyanyu Khadijah merasa bahagia atas pencapaian guru besar UIN Raden Fatah Palembang yang saat ini berjumlah 14 orang. Dirinya juga mengatakan, kampus biru akan terus berupaya mengusulkan doktor yang ada menjadi guru besar.

“Hari ini merupakan hari yg membahagiakan untuk kita semua. Hari ini kita punya 14 guru besar, kita berharap ini akan bertambah mengingat ada sembilan orang lagi yang diusulkan untuk menjadi guru besar,” ujarnya dalam sambutan.

Dirinya berpesan, menjadi seorang profesor patut bangga , tetapi ini juga harus menjadi catatan sebagai  tantangan baru dan menjadi profesor bisa berupaya lebih bermanfaat untuk yang lainnya.

Saat ini, kata Prof Nyanyu, salah satu program prioritas UIN Raden Fatah Palembang yakni percepatan peningkatan guru besar. Minimal di 2024 jumlah guru besar di bisa mengalami peningkatan signifikan.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Paisol mengatakan bahwa semua kerja kerasnya selama ini sebagai salah satu pemenuhan kewajiban menjadi guru besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

“Kesempatan ini merupakan pemenuhan kewajiban saya untuk menjadi guru besar di fakultas,” sampainya saat pidato.

Terkait menggagas kebijakan hukum di era industri 4.0, kata Prof. Paisol diperlukan adanya regulasi kepemimpinan untuk dua sisi yakni masyarakat dan juga industri. “Hukum harus menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan pada era saat ini, kekuatan arus globalisasi terhadap semua aspek telah berjalan. Oleh karena itu, butuh sebuah sistem hukum yang  responsif, orientasi yang perlu dibangun adalah hukum yang  tidak statis dan tidak melahirkan konflik dalam kehidupan masyarakat, sehingga melahirkan masyarakat madani atau civil society.

Menurutnya juga, posisi kepentingan masyarakat menjadi dasar untuk menegakkan keadilan masyarakat yang tercantum dalam Pancasila. “Pembangunan hukum di era 4.0 dimaksudkan untuk membuat keseimbangan dalam masyarakat, sehingga konflik bisa dicegah,” pungkasnya.

Reporter: Jaiwan Nada Rismin
Editor: Melati Arsika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *