PPN Sembako, Begini Tanggapan Civitas Akademika UIN RF

Berbagai bahan pokok yang dijual di Pasar Tradisional KM 5, Palembang. Ukhuwahfoto/Rezzy Saputra.

UIN RF – Ukhuwahnews | Pemerintah mengumumkan akan memberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk sembako. Tentu saja hal ini langsung menjadi persoalan yang pelik di masyarakat, khususnya Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Emi Yuliana mengatakan pemberlakuan pajak harus berdasarkan keadilan dan pengenaan pajak bisa dilakukan apabila pendapatan masyarakat naik sehingga daya belinya dapat terpenuhi.

“Saya pribadi kurang setuju dengan rencana itu, mengingat kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi, sekarang banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya,” ujarnya saat diwawancarai online. Senin, (21/06/21).

Lebih lanjut Emi menambahkan, hal ini tentu berdampak bagi masyarakat terutama yang berpendapatan menengah kebawah.

“Tentu masyarakat miskin tidak mampu membeli dan pemasukan para pedagang akan berkurang karena minimnya daya beli,” jelas Emi yang juga menjadi Bendahara UIN Raden Fatah.

Emi mengungkapkan, ada dua kemungkinan jika pengenaan pajak terus berlangsung.

“Pertama, masyarakat akan beralih ke pertanian atau menanam sendiri makanan pokok dan sayuran. Kedua, timbulnya pasar tidak formal yang mana sistem pembayaran dilakukan dengan membarter barang,” ungkapnya.

Sementara itu, mahasiswa FEBI semester IV, Resti Ramadhani berpendapat, pengenaan pajak sebesar 12% dapat menambah beban masyarakat khususnya kalangan bawah dan pedagang. Ditambah kondisi pandemi Covid-19, hal ini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

“Jika barang dikenakan pajak mau tidak mau konsumen harus membatasi pengeluaran dan pedagang akan tetap menjual produknya tetapi, dalam jumlah yang terbatas,” katanya.

Resti berharap, pemerintah dapat memikirkan dan mempertimbangkan dampak dari penambahan PPN untuk jangka panjang.

“Sebaiknya penambahan PPN pada bahan makanan di batalkan saja,  karena akan berdampak buruk bagi masyarakat,”tutupnya.

Selaras dengan itu, mahasiswa Fakultas Psikologi semester dua, Apriyoga Sukamto mengatakan pengenaan pajak sebesar 12% akan berdampak besar bagi masyarakat dan petani. Sebab pandemi ini, gaji pegawai sudah dipotong 1/3 bagian dari biasanya dan petani banyak yang rugi akibat barang hasil pertanian tersebut tidak habis terjual.

“Hal ini akan sangat merugikan masyarakat terlebih lagi para petani atau pedagang kecil,” katanya.

Yoga berharap, pemerintah lebih peka lagi dan jika ada pengenaan pajak tersebut dananya bisa dialokasikan untuk membuat fasilitas seperti sekolah menengah kejuruan gratis agar masyarakat memiliki skill dan membuka lapangan pekerjaan sehingga anggaran tersebut dapat berputar.

“Lebih baik dana tersebut digunakan untuk membuat fasilitas yang lebih bermanfaat bukan untuk membayar hutang negara,” tutupnya.

Reporter : Siti Alicia Zahirah
Editor : Bunga Yunielda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *