Polemik BEM UI, Presma dan Dosen UIN RF: Mengkritik Tak Bisa Dibatasi Tata Krama

Dokumen Ukhuwahfoto/M. Ilham Akbar

UIN RF – Ukhuwahnews | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) melalui akun Instagram @bemui_official menobatkan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sebagai “The king of lip service”. Sabtu, (26/07/21).

Menanggapi hal tersebut dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021). Presiden Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa postingan tersebut adalah bentuk ekspresi mahasiswa dan mengingatkan mahasiswa dalam berekspresi, harus tetap menjunjung tata karma dan sopan santun.

Postingan BEM UI di akun Instagram @bemui_official. Sabtu, (26/07/21)

Tak sependapat dengan Presiden Jokowi, Presiden Mahasiswa terpilih UIN Raden Fatah Palembang Reja Anggara juga turut menanggapi polemik tersebut. Ia menilai bahwa kritikan yang diunggah oleh BEM UI telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Terkait kritik yang dilontarkan oleh BEM UI telah sesuai sebagaimana mestinya, karena kritik tersebut tidak menyerang secara personal. Namun, menanggapi berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo berdasarkan fakta dan track record yang jelas, bukan hanya opini personal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Reja juga menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan oleh BEM UI telah menerapkan tata krama yang sesuai dan tidak melanggar norma masyarakat.

“Kritik yang diunggah oleh BEM UI sangat beretika, di dalamnya tidak terdapat kata kasar maupun serangan personal terhadap bapak Joko Widodo,” tambahnya.

Senada dengan itu, Dosen Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang Raegen Harahap juga menanggapi kritikan tersebut. Ia mengatakan, layak secara demokrasi untuk menunjukkan esksistensi mahasiswa terhadap pemerintah.

“Saya nilai itu sudah cukup benar dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dipegang oleh negara kita. Melalui kritikan tersebut juga, membuktikkan bahwa peran mahasiswa terhadap pemerintah masih ada,” tuturnya.

Kemudian, ia menyatakan bahwa poster yang diunggah oleh BEM UI merupakan bentuk representative dari berbagai kebijakan dan janji politik yang juga belum terlunasi.

“Seluruh rangkaian janji politik yang dulu pernah dijanjikan oleh bapak Jokowi terdahulu belum ada political will-nya. Sehingga wajar saja kalau poster itu dibuat sebagai bentuk tagih janji dari beberapa kebijakan politik yang belum terlaksanakan,” jelasnya.

Berdasarkan tanggapan Presiden Jokowi seperti yang telah dijelaskan diatas. Raegen menganalisa bahwa tata  krama dan kritik merupakan dua hal yang berbeda.

”Tata krama dan kritik merupakan hal yang berbeda. Tata krama sendiri lebih condong kepada sikap sedangkan kritik merupakan hasil buah pemikiran yang kritis seseorang,” pungkasnya.

Terakhir, Raegen mengungkapkan, dalam mengkritik pemerintah hal yang paling penting adalah diterimanya kritikan tersebut.

“Apabila pemerintah tidak terbuka akan hal itu, maka pasti ia akan berlindung di balik undang-undang,” tegasnya.

Reporter: M. Abdullah Yahya, Wisnu Alfin
Editor: Bunga

Satu tanggapan untuk “Polemik BEM UI, Presma dan Dosen UIN RF: Mengkritik Tak Bisa Dibatasi Tata Krama

  • 02/07/2021 pada 4:56 PM
    Permalink

    Iya, Mahasiswa Indonesia dalam mengkritik masih batas wajar dan norma, inilah cermin masyarakat Indonesia, jika dibanding negara sebelah (nama negara tidak disebutkan) cara mengkritik pementintah jauh lebih ekstrim ketimbang negara kita.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *