Permendikbud PPKS Tuai Pro Kontra, Bagaimana Tanggapan Civitas Akademika UIN RF ?

UIN RF – Ukhuwahnews | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud-Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuai probolematika.

Peraturan yang dikeluarkan pada 31 Agustus 2021 ini mendapat pertentangan dari organisasi besar seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah hingga Partai Politik.

Dikutip dari Kompas.com, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lincolin Arsyad mengatakan peraturan tersebut berpotensi melegalkan zina.

“Dalam Pasal 5 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).

Padahal menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim bahwa dibuatnya peraturan ini untuk menjawab kegelisahan banyak pihak, terutama mahasiswa dan mahasiswi diseluruh Indonesia atas tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Baca juga Polemik BEM UI, Presma dan Dosen UIN RF: Mengkritik Tak Bisa Dibatasi Tata Krama

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor (WR) III bidang Kemahasiswaan UIN Raden Fatah Palembang turut berkomentar. Hamidah berpendapat bahwa peraturan tersebut dibuat karena pemerintah yakin itu tidak mungkin terjadi di Indonesia.

“Sebenarnya hal-hal yang disampaikan diperaturan tersebut adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Pemerintah membuat peraturan itu karena yakin masyarakat Indonesia tidak akan melanggarnya dengan dasar kultur dan budaya yang sudah ada di Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai di ruangannya, Selasa (23/11/2021).

Ia juga menambahkan, jika hal tersebut masih terjadi di luar peraturan yang sudah ada.

“itu berarti sudah menjadi profesi yang bersangkutan.”

Senada dengan WR III, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Nugroho juga menanggapi pernyataan dari Lincolin Arsyad di atas. Menurutnya, dalam melihat peraturan tersebut jangan pada satu sisi saja, tapi kita juga harus melihat aturan bahwa zina itu tidak boleh. Pemerintah membuat peraturan ini tentu berkaitan dengan peraturan lain yaitu larangan zina.

“Tentang pemaksaan atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh mahasiswi, karena biasanya mahasiswi itu takut dengan dosen. Tetapi jika ada kasus sama-sama mau, itu sudah termasuk kasus perzinaan,” tambahnya.

Sekretaris Prodi Studi Agama-agama ini juga mendukung peraturan yang dikeluarkan oleh Nadiem Markarim ini karena dapat melindungi mahasiswi di lingkungan kampus dari pelecehan seksual.

“Kalau dilihat dari niat baiknya saya setuju, karena untuk melindungi para mahasiswi.”

Lebih lanjut, terkait peraturan yang menuai banyak pro dan kontra diberbagai kalangan, pria berkacamata itu mengaku tidak pro ataupun kontra, tetapi ia memiliki dua pandangan yang berbeda.

“Kalau tujuannya untuk melegalisasi zina saya kontra, tetapi kalau tujuannya untuk melindungi mahasiswa dan mahasiswi saya pro. Pada dasarnya apapun alasannya melakukan perbuatan asusila terhadap mahasiswi itu salah. Saya menolak perbuatan zina itu” ungkapnya.

Sementara itu, Nugroho mengingatkan bahwa jika peraturan ini akan diterapkan maka perlu disosialisasikan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan dari peraturan itu sendiri. Sebab setiap orang memiliki pandangan yang berbeda.

Baca juga Janjang Saribu Koto Gadang

Di sisi lain, Wakil Gubernur Mahasiswa (Wagubma) Fakultas Syariah dan Hukum, Denis Verva berpandangan bahwa peraturan ini merupakan hal yang visioner dan bagus untuk merespon pelecehan seksual yang marak terjadi di kampus.

“Universitas harus mendukung kebijakan ini karena dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual yang ada di perguruan tinggi dan di lingkungan sekitar kita.”

Reporter : Aisyah Safitri, Annisa Dwilya Budaya
Editor: Bunga Yunielda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *