Magang Akademik, Perusahaan Wajib Bayar Upah Tidak?

Doc. Google

Media Online bahkan Cetak yang saat ini sedang menjamur di Kota Palembang membuat masifnya penerimaan magang oleh perusahaan media untuk mahasiswa yang sedang menjalankan program magang dari kampus. Magang yang merupakan syarat utama ketika melalui proses pendidikan, masuk ke dalam mata kuliah khusus. Jika di UIN Raden Fatah Palembang, mata kuliah yang berfokus pada magang ini bernama Praktik Profesi Mahasiswa (PKM). Proses dan ketentuan magang ini ditetapkan oleh pihak Fakultas dan Program Studi itu sendiri.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang, Prof Izomiddi mengatakan jika magang ini adalah bagian daripada pemenuhan teori akademik yang diwajibkan oleh seluruh mahasiswa untuk mengimplementasikan materi teoritis dari mahasiswa itu sendiri.

“Magang merupakan kegiatan teoritis akademik saja. Kegiatannya hanya sekedar kebutuhan formal untuk akademik. Kita siapkan semuanya untuk kebutuhan magang itu sendiri. Karena ini juga sebenarnya akan menunjang sebuah kampus untuk mengetahui batas kemampuan mahasiswa,” katanya saat ditemui di ruang Dekan FISIP pada Selasa, (19/10/2021).

Prof Izomiddi juga mengatakan jika proses magang juga harusnya diawasi oleh pihak kampus, sehingga magang bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Itu artinya, magang merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan akademik yang difasilitasi oleh kampus.

Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa peserta magang dari kampus memenuhi kebutuhan pekerjaan seorang karyawan. Seperti yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurnalistik Semeter Tujuh, Rahmat yang magang di sebuah perusahaan media lokal yang berbasis di Palembang, Ia mengaku bahwa dirinya harus menerima pekerjaan yang cukup memberatkan.

“Kalau magang disana, kita harus memenuhi kebutuhan berita, jadi setiap hari itu kita diwajibkan untuk membuat lima berita yang diambil dari media online, karena ini basicnya radio. Dan ini sebenarnya cukup memberatkan karena kalau tidak memenuhi berita, kita tidak bisa pulang,” katanya.

Rahmat juga mengaku bahwa saat melakukan magang dan mengerjakan aktivitas magang, Ia sama sekali tak pernah didampingi oleh pihak perusahaan yang bersangkutan, padahal magang ini prosesnya adalah pemenuhan akademik, bukan sebuah pelatihan kerja profesional.

“Sama sekali tidak pernah diawasi dan diajarkan sama pihak sana, hanya pada saat pertama kali magang kami diberikan contoh untuk pembuatan berita radio, hanya itu. Selebihnya tidak pernah,” ungkapnya.

Hal ini tentunya sudah melanggar regulasi dari kampus yang telah menyiapkan mahasiswanya untuk magang pemenuhan akademik. Pelanggaran ini didasari dengan memberlakukan pekerjaan yang sama dengan pekerja profesional tanpa pengawasan dan pembelajaran.

Lalu, banyak sekali pertanyaan, apakah magang kampus dan magang pelatihan ketenagakerjaan profesional sama? Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 21 – 30. Dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Pada peraturan Menteri tersebut, Pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu dan dalam hal ini mereka wajib dibayar upahnya.

Namun, hal diatas jika dilihat pada konteks magang kampus tidak masuk dalam perhitungan, sebab magang kampus merupakan magang yang diberkalukan oleh sebuah instansi Pendidikan bukan tempat pelatihan kerja. Sedangkan pelatihan kerja biasanya diikuti oleh pekerja yang sudah menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi kerja dan produktifitas karyawan.

Lalu, apakah seorang magang kampus harus dan wajib dibayar ketika mereka melakukan magang di sebuah intansi atau perusahaan? Menurut Sekretaris Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif, Agnes mengatakan terkait magang sendiri tergantung kebijakan dari kampus masing-masing. Apakah kampus ini mengangkat mahasiswanya untuk magang bekerja atau magang yang tujuannya akademisi.

“Jadi ini mesti jelas dulu tujuan dan objektifnya. Kan ada tu yang tujuannya hanya pemenuhan kurikulum atau akademik dan buat persyaratan suatu profesi. Nah, kalau seperti ini outputnya berbeda. Ada yang akhirnya menyusun laporan observasi mahasiswa terhadap dunia kerja. Kalau pihak kampus inginnya mahasiswa magang bekerja/profesi,” jelasnya.

Agnes melanjutkan jika melakukan magang harusnya ada surat permohonan dari kampus yang harus menjelaskan status mahasiswanya sebagai calon pekerja magang. Dan ini sifat nya rekomendasi kampus ke perusahaan.

“Barulah ini status mahasiswanya sebagai buruh pekerja. Maka status pekerja disini dia dilindungi UU Tenaga kerjaan dan dijamin haknya serta upahnya,” tuturnya.

Tapi jika statusnya magang disini yang merupakan bagian daripada tuntutan akademis perkuliahan atau simulasi pengalaman yang menghasilkan laporan kerja magang yang nantinya dinilai dari kampus.

“Maka disini mahasiswa tidak terikat aturan magang atau pelatihan di perusahaan tersebut. Disini posisinya kampus yang bertanggungjawab yang memastikan kondisi pekerjaan pemenuhan hak dan kewajiban,” lanjutnya.

Agnes menyimpulkan, ketika magang dari kampus merupakan kebutuhan pemenuhan akademik, maka seharusnya mahasiswa magang sesuai dengan tujuannya. Yaitu untuk membuat laporan dan simulasi bekerja dengan didampingi pekerja profesional. Sedangkan ketika magang akademik, namun perusahaan memberlakukan profesionalitas, maka perusahaan wajib membayar upah meski nanti upahnya tak sama dengan pekerja tetap.

“Ini juga harus diketahui oleh mahasiswa magang, ketika magang kampus hanya untuk pemenuhan akademik saja, maka kalian tidak harus bekerja full, karena tugasnya adalah belajar disana. Jadi kalua magangnya sudah profesinoal, perusahaan wajib bayar itu,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *