Labil Kebijakan Pengurangan UKT, Mahasiswa UIN RF Terancam DO

Desain by Dwi Reynaldi

UIN RF – Ukhuwahnews | Terkait permasalahan yang timbul di UIN Raden Fatah Palembang mengenai pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT), mahasiswa terancam putus kuliah atau Drop Out (DO) dan Rektor juga terancam diturunkan dari jabatan oleh mahasiswa.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Koordinator Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Raden Fatah, Lovi Andiko mengatakan Rektor tidak mengambil langkah yang solutif, justru lebih mengedepankan egosentris dan berlindung di balik jabatan.

“Berdasarkan Surat Edaran Rektor yang terbaru, jelas batas pembayaran UKT tinggal 5 hari lagi. Itu berarti mahasiswa yang terkendala dalam pembayaran UKT terancam DO massal,” katanya pada Kamis, (10/02/2022).

Lovi mempertegas, tuntutan mahasiswa adalah menyelamatkan mereka dari DO massal dengan cara mengembalikan bantuan UKT sebelumnya dan apabila tidak mampu memenuhi hal tersebut, sebaiknya Rektor mundur dari jabatan.

“Sudah jelas tuntutan mahasiswa meminta Rektor menyelamatkan mahasiswa dari DO massal. Namun jika tidak mampu, lebih baik Rektor mundur dari jabatan karena telah menodai integritas pribadi dan kampus,” usulnya.

Di tempat yang sama, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Muhammad Rizky Kurniawan juga mengatakan Rektor harus segera mengembalikan kuota bantuan agar tidak ada yang merasa terdzolimi.

“Rektor harus segera memberikan atau mengembalikan kuota bentuan terhadap mahasiswa yang terdampak, agar tidak ada yang merasa terdzolimi dan terlukai. Jika hal tersebut terjadi, maka tentunya masalah ini akan berlarut,” tuturnya.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Ushuluddin, Rico Ilham Syaputra mengatakan, seharusnya apabila mahasiswa tidak mendapat pemotongan UKT hal tersebut diinfokan sejak awal, bukan malah menerima proses verifikasi dari mahasiswa. Menurutnya, itu sama saja membohongi mahasiswa.

“Jika memang ada batas maksimalnya, lebih baik dikatakan dari awal agar mahasiswa bisa menerima kebijakan tersebut. Sedangkan saat ini, ada yang mendapatkan dan ada juga yang tidak, kan itu tidak adil dalam kebijakan yang dibuat. Itu sama saja membohongi mahasiswa,” ujarnya.

Rico menambahkan, dengan adanya masa perpanjangan pembayaran UKT bukanlah solusi yang diinginkan banyak mahasiswa. Dan, apabila kebijakan yang dibuat tidak dipertimbangkan maka UIN Raden Fatah akan disegel.

“Yang diinginkan oleh sebagian mahasiswa adalah dikembalikannya kebijakan pemotongan UKT dari 10% sampai 80% sebagaimana kebijakan awal pihak Rektorat. Jika tidak, tentu saja ini akan mencederai dan melukai hati teman-teman mahasiswa. Apabila kebijakan tersebut tidak dipertimbangkan kembali, Kampus UIN Raden Fatah Palembang akan kami segel,” imbuhnya.

Baca Juga: Batalkan Seruan Aksi, Dema Lakukan Audiensi Bersama Rektorat

Senada dengan itu, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Raden Fatah, Rangga Geni mengatakan akar dari permasalahan saat ini adalah karena tidak adanya pemberitahuan batas kuota penerima potongan UKT dari pihak Rektorat.

“Masalah sebenarnya adalah sebagian besar mahasiswa telah mendapatkan potongan UKT, karena dari awal tidak ada pemberitahuan batas kuota seperti semester sebelumnya. Namun, anehnya mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dari tanggal 23 Januari ke atas tidak bisa lagi melakukan pembayaran,” katanya.

Rangga juga mengatakan, keputusan yang diambil Rektor dalam menghadapi permasalahan ini sangatlah fatal.

“Dengan tagihan UKT kembali normal saat sebelum pandemi, bagaimana kami bisa mencari sisa uang tambahan dalam waktu lima hari? Saya rasa keputusan yang diambil Rektor sangatlah fatal,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa akan diadakan aksi yang dipelopori oleh Organisasi Cipayung Plus, terkait permasalahan mengenai kebijakan pengurangan UKT yang diberikan oleh pihak Rektorat.

“Dalam aksi ini kami tidak membawa identitas Cipayung Plus (HMI, KAMMI dan IMM), tetapi aksi ini kami buka untuk seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah,” ungkapnya.

Terakhir, Rangga mengatakan untuk waktu pelaksanaan aksi tersebut belum bisa ditentukan, tetapi Cipayung Plus akan tetap berkomitmen mengawal proses kebijakan pengurangan UKT ini.

“Tentu saja aksi ini bukan sekedar aksi yang mengumpulkan massa di lapangan, tetapi juga akan dilakukan audiensi dari Cipayung Plus ke pihak Rektorat. Namun, aksi ini belum bisa ditentukan kapan pelaksanannya,” pungkasnya.

Reporter: Annisa Dwilya Budaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *