Heboh Tagar #PercumaLaporPolisi, Dosen Hukum UIN RF: Percayakan Saja Sama Kepolisian

Ilustrasi Polisi
sumber foto: Ukhuwahfoto/M. Ilham akbar

UIN RF Ukhuwahnews | Belakangan ini jagat maya diramaikan dengan tagar bernada sindiran untuk Kepolisian Indonesia. Lewat tagar #PercumaLaporPolisi netizen Indonesia membuat trending topik pada laman Twitter per Jumat (8/10/21) lalu.

Tagar tersebut merupakan respon dari netizen Indonesia atas pemberitaan akun Instagram Project Multatuli pada Rabu, (6/10/21) lalu, tentang ayah perkosa tiga anaknya sendiri di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pasalnya kasus tersebut tak mendapat tindakan dari Polres Luwu Timur.

Menanggapi hal tersebut, Ukhuwahnews berhasil menghubungi Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, Celsy Rahmadani. Ia mengatakan tagar ini dibuat atas kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

“Memang bisa saja ada Polri yang seperti itu, tapi perlu digarisbawahi itu merupakan oknum. Kita selaku masyarakat cukup percaya saja kepada Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,” katanya pada Selasa, (19/10/21).

“Jika melihat kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, menurut saya hukum haruslah ditegakkan sebagaimana mestinya tanpa memandang siapa pelakunya,” sambungnya.

Menurut Celsy, pelaku telah melanggar lebih dari satu UU, yaitu Pasal 289 KUHP ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun, Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan acaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan Perpu No. 1 tahun 2016, yang menegaskan penjatuhan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Terakhir, ia berharap dengan adanya tagar dan isu yang beredar seperti ini Polri bisa lebih mengayomi masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

“Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat memang tidak mudah, tapi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat tentunya dengan melaksanakan tugas secara profesional,” ujarnya.

Senada dengan Celsy, Dosen Program Studi  Hukum UIN Raden Fatah, Fikri Oslami mengatakan dalam kasus seperti ini keefektifan Polri sangat rentan dipertanyakan masyarakat.

“Melihat fenomena sekarang sudah sewajarnya puncak kekesalan masyarakat Indonesia ke media sosial. Ketika banyaknya pengaduan tidak diproses maka alternatif terakhir ialah media,” katanya.

Ia juga mengatakan, dalam proses hukum biarlah pihak kepolisian yang menyelesaikannya. Karena setiap kasus punya standar operasional prosedur (SOP) masing-masing.

“Dalam proses pengadilan kan memang ada SOP dari pihak kepolisian. Namun, seharusnya Polri dapat transparan menjelaskan kepada masyarakat,” tutupnya.

Reporter : Odelia Winneke Putri
Editor: M. Firdaus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *