Ketua AJI Palembang : Jurnalis Punya Hak dalam Kerja Jurnalistik

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Prawira Maulana sedang memberikan materi Kode Etik Jurnalistik dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jurnalistik (Diklatsarjur) LPM Ukhuwah di Gedung Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Sumsel. Kamis (26/11/20). Ukhuwahfoto/Wisnu Akbar

UIN RF – Ukhuwahnews | Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Prawira Maulana mengatakan seorang jurnalis memiliki beberapa hak dalam pedoman Kode Etik Jurnalistik saat melakukan proses peliputan. Hal ini disampaikannya pada acara Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jurnalistik (Diklatsarjur) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ukhuwah. Kamis (26/11/20).

“Di dalam Undang-Undang (UU) Pers terdapat tiga hak bagi jurnalis diantaranya hak tolak, hak jawab dan hak koreksi yang dimiliki oleh pers atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya,” tuturnya saat menyampaikan materi Kode Etik Jurnalistik di Gedung Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Sumsel.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa ketika jurnalis tidak sengaja melakukan kesalahan menyajikan informasi karena kekeliruan dalam mencari informasi dari narasumber, jurnalis diharuskan melakukan hak koreksi.

“Biasanya hak koreksi ini rawan. sebelum menentukan narasumber sebaiknya jurnalis melakukan verifikasi. Jurnalis wajib melakukan koreksi ketika Ia bekerja di sebuah instansi media,” jelasnya

Begitu juga terhadap kebebasan pers dalam melakukan proses liputan secara langsung karena kerja pers tidak dapat dihalangi oleh pihak siapapun karena tujuannya menulis berita untuk menyampaikan informasi demi kepentingan umum.

“Pada pasal 14 bahwa setiap orang yang tercatat melawan hukum, menghambat kerja pers dalam pelaksanaan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana penjara paling lama dua tahun penjara,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pers harus melakukan tugasnya sesuai dengan ketetapan yang telah diberlakukan sesuai kode etik jurnalistik dan jurnalis tidak boleh menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik

“Kode etik jurnalistik sangat diperlukan bagi jurnalis dan secara umum kode etik jurnalistik menjaga independensi, mencari kebenaran demi kepentingan publik, dan penghormatan terhadap narasumber,” tuturnya.

Terakhir, Prawira mengatakan, jikalau ada kasus yang berhubungan dengan pers maka pengadilannya harus melalui Dewan Pers terlebih dahulu. Untuk meminimalisir kekerasan jurnalis, saat ini ada empat organisasi jurnalis yang diakui oleh Dewan Pers yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk menjadi paying hukum jurnalis.

Reporter : Khofifah, Annisa Dwilya
Editor : Yuni Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *