Tolak RUU OMNIBUS LAW Ratusan Buruh lakukan Aksi di depan Gedung DPRD

Ratusan buruh dari berbagai konfederasi melakukan Aksi Penolakan Rancangan Undang – Undang (RUU) OMNIBUS LAW di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Rabu (11/03/2020).

Palembang – Ukhuwahnews | Ratusan buruh dari berbagai konfederasi melakukan Aksi Penolakan Rancangan Undang – Undang (RUU) OMNIBUS LAW di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Rabu (11/03/2020).

Masa yang ikut dalam aksi penolakan RUU OMNIBUS LAW ini berasal dari 3 Konfederasi yaitu, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia.

Semenatara itu salah satu penggurus KSBSI, Darius mengatakan, RUU OMNIBUS LAW tersebut seharusnya tidak disahkan karena dampaknya dapat merugikan buruh.

“RUU OMNIBUS LAW Ini sangat merugikan kaum buruh dan berimbas pada anak cucu nantinya bukan hanya sekarang. Karena generasi selanjutnya yang akan lebih sengsara, ” jelasnya saat diwawancarai di Lapangan DPRD.

Lebih lanjut Darius juga menjelaskan, salah satu RUU OMNIBUS LAW adalah penghapusan upah minimum dan upah lembur diganti dengan upah per jam.

“Dengan digantinya upah minimum dan upah lembur pengusaha hanya membayar gaji Rp 1.000.000 perbulan pada pekerja buruhnya,” jelasnya.

Darius juga berharap agar RUU OMNIBUS LAW dapat dikaji ulang terlebih dahulu dan lebih memperhatikan buruh sebagai hal penting dalam menjalankan produksi.

“Kami tidak mau jadi budak di Negeri sendiri,” imbuhnya.

Selain itu, Darius menyatakan, kaum buruh siap menerima investasi tapi jangan semata – mata pada investasi.

“Pandang kami sebagai faktor produksi bukan sebagai aset produksi. Karena kalau tidak ada kami jangan harap perusahan dapat menjalankan produksinya,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan (Sumsel), H. Koimudin mengatakan, bahwa akan menampung aspirasi para buruh.

“Hak dan keinginan para buruh akan ditampung dan akan kita sampaikan ke Pemerintah Pusat,” jelasnya saat berbicara di depan masa.

Koimudin juga menyatakan, akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Tenaga kerja lokal.

“Dengan terbitnya Perda Tenaga Kerja Lokal kita ingin menjadi tuan rumah di wilayah kita sendiri,” pungkasnya.

Reporter: Bunga Yunielda

Editor: Rezzy Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *