Soal RUU Cipta Kerja, Ini Pengaruhnya Bagi Jurnalis

Nuraini, jurnalis perempuan dari media Konde.co memberikan penjelasan melalui Live Instagram terkait bahaya peratusan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja bagi jurnalis, Rabu (7/10/2020).

Ukhuwahnews |Menyoroti problema disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja  juga dilakukan oleh para jurnalis. Salah satunya, Nuraini, jurnalis perempuan dari media online Konde.co yang ikut menyikapi persoalan tersebut.

Melalui perbincangan di fitur Live Instagram akun Konde.co, Nuraini mengatakan proses pembentukan RUU Cipta Kerja dari awal sudah memiliki masalah karena informasi yang tertutup sehingga membuat para jurnalis bertanya-tanya.

“Draftnya diunggah ke situs Kementerian Ekonomi pada tanggal 12 Februari 2020, lalu diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga bulan Mei naskahnya baru ada. Itu selalu menjadi talking news oleh jurnalis,” ujar Nuraini, Rabu (7/10/2020)

Pada saat awal draft, lanjut Nuraini, Pers masuk ke Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengatur konten pemberitaan. Kluster pers mengatur tentang konten dan sanksi bagi perusahaan pers yang tidak menghormati norma-norma agama, kesusilaan dan lain sebagainya.

“Perusahaan pers yang tidak menghormati norma-norma akan di sanksi pemerintah, tetapi pemerintah telah melanggar prinsip kebebasan pers. Pemerintah tidak mengatur pemberitaan, karena yang mengawasi jurnalis itu organisasi independen yang namanya Dewan Pers,” lanjutnya.

Para jurnalis menyuarakan penolakkan terhadap poin tersebut dan akhirnya membuat kluster pers itu dicabut dari Omnibus Law. Namun, untuk kluster penyiaran masih masuk draft Omnibus Law.

“Jadi nanti perizinan lembaga penyiaran terpusat di tangan pemerintah, semua izin diatur pemerintah pusat. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengatur izin akan diambil oleh pemerintah pusat,” ujar Nuraini.

Tak hanya itu, kata Nuraini, Omnibus Law juga membahas terkait sanksi, terutama yang disoroti tentang sanksi yang mempunyai izin penyiaran atau tidak. Jika tidak mempunyai izin akan dikenakan sanksi.

“Di Omnibus Law yang tidak mempunyai izin penyiaran akan dikenakan sanksi. Di undang-undang no. 32 tahun 2002 dihapus, tidak ada sanksi lagi bagi iklan rokok dan minuman keras. Bagi yang melanggar tidak ada sanksi,” tegasnya.

Selain tentang sanksi, Omnibus law juga mengatur tentang upah kerja. Menurutnya, upah kerja yang kecil bakal tambah kecil karena dihitung per jam. Apalagi para jurnalis yang mayoritas memiliki upah minim.

“Di Omnibus Law upah kerja akan dihitung per jam, apalagi para Jurnalis yang mayoritas memiliki upah minim. Dan juga jam kerja Jurnalis yang tidak teratur. Di Omnibus Law diatur 6 hari dalam seminggu, yakni 8 jam kerja ditambah 4 jam lembur,” katanya

Untuk para Jurnalis perempuan tidak lepas dari sorotan Omnibus Law. Awalnya jurnalis perempuan mempunyai cuti hamil, melahirkan dan haid, kini tidak akan diatur lagi oleh Omnibus Law.

“Selain tentang upah kerja, Omnibus Law juga tidak mengatur lagi tentang cuti haid, cuti melahirkan dan cuti hamil bagi perempuan,” pungkasnya.

Reporter: Aisyah Safitri
Editor: Melati Arsika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *