Vaksin Covid, Jadi Bisnis?

Illustrasi by Jaiwan Nada Rismin

Penulis : M. Ilham Akbar (Pengurus LPM Ukhuwah)

Dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah indonesia akan segera melaksanakan program vaksinasi, Vaksin Covid-19 telah sampai di Indonesia pada Desember 2020. Vaksin ini merupakan buatan Sinovac yang berasal dari China. Sebanyak 3 juta vaksin tersebut tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Vaksin itu diangkut menggunakan pesawat Garuda Indonesia

Rencananya setelah mendapat persetujuan penggunaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan uji kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),  Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang menerima vaksin Covid-19 tersebut pada Rabu,  (13/01/2021)

Tak hanya vaksin sinovac, pemerintah Indonesia juga membeli vaksin dari berbagai negara lainnya, seperti : Novavax (Amerika Serikat), Covax/Gavi (Prancis), Astra Zeneca (Ingrris) dan Pfizer/Biontech (Jerman). Informasi ini dilansir dari laman website Detik Health.com

Lantas, berapa besar anggaran yang digunakan pemerintah untuk membeli vaksin tersebut?

Melalui akun resmi Instagram @kemenkeuri milik Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengunggah data-data terkait pengadaan vaksin sinovac tersebut. Di dalam unggahan itu disebutkan, Total anggaran pengadaan vaksin dan penanganan kesehatan adalah sebesar Rp 35,1 triliun,, dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.

Dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun 2020 Indonesia sudah membelanjakan anggaran sebesar Rp 637,3 M yang digunakan untuk pengadaan 3 juta vaksin sinovac dan 100 ribu dosis dari CanSino oleh Kemenkes, selain itu untuk alat pendukung vaksin seperti jarum suntik, alcohol swab, safety box, vaksin refrigator, cool box, alat pemantau suhu, vaksin carrier, dan APD, dana yang dikeluarkan dengan total sebanyak Rp 456,45 Miliyar.

Bukan hanya anggaran APBN, Kemenkeu dalam hal pengadaan vaksin ini juga memberikan kemudahan impor vaksin, di antaranya dengan membebaskan Bea Masuk, juga pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Total keringanan fiskal yang diperoleh sekitar Rp 50,95 miliar, terdiri dari pembebasan Bea Masuk sebesar Rp 14,56 miliar dan pajak Rp 36,39 miliar

Setelah membaca informasi resmi di laman Kemenkeu,ternyata pembiayaan program vaksinasi ini tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN, sebagian ada pula yang dilakukan secara mandiri oleh kementerian/lembaga yang terkait.

Pemerintah memperkirakan vaksin Covid-19 mulai bisa disuntikan kemasyarakat pada Januari 2021. Dilansir dari laman website kompas.com pemerintah juga sudah membagi orang yang akan divaksin dalam enam kelompok, yaitu kelompok pertama, orang yang berada digarda terdepan dalam menangani Covid-19 (target 1,31 juta orang) kelompok kedua, orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 (target 50 ribu orang) kelompok ketiga, orang yang bertugas dalam pelayanan publik (target 715 ribu orang) kelompok keempat,  masyarakat umum (target 92,28 juta orang) kelompok kelima, tenaga pendidik (4,36 juta) kelompok keenam, Aparatur Sipil Negara & Legislatif (target 3,72 juta orang).

Apakah dengan keseriusan pemerintah menanggulangi Covid-19, dalam hal ini melakukan vaksinasi bisa membuat masyarakat bisa bernafas lega? Tidak juga, justru ini membuat masyarakat bertanya-tanya tentang vaksin yang akan mereka terima, apakah gratis atau berbayar.

Ditelusuri dari laman website tirto.id, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir pernah menyatakan ingin masyarakat membantu pemerintah untuk menanggulangi pandemi secepatnya, dengan membayar vaksin sendiri jika telah tersedia. “Ini kontribusi yang tak kalah penting karena penduduk Indonesia sangat besar,” katanya dalam webinar, Selasa, (24/11/2020. Beberapa bulan sebelum itu, tepatnya pada Rabu, (2/9/2020), dia mengatakan “Pemerintah tahu banyak juga pihak-pihak yang mampu beli vaksin. Oleh karena kami tidak mau nanti beban keseluruhan jadi beban pemerintah.”

Head of Corporate Communication Bio Farma Iwan Setiawan mengatakan mereka telah diperkenankan untuk kelak menjual vaksin bagi yang tidak ditanggung negara. “Perkiraan harganya Rp400-600 ribu, mencakup dua dosis vaksin Sinovac untuk satu orang,” ungkapnya kepada reporter tirto.id. Seakan Mengamini pernyataan dari Ketua KPCPEN Erick Thohir.

Pemerintah sebetulnya sudah berkomitmen untuk memberikan vaksin gratis. Tapi hanya pada 93 juta peserta BPJS Kesehatan yang miskin. Justru ini akan menambah runyam, karena tidak semua masyarakat yang tidak mampu sudah terdaftar dalam BPJS, dan belum tentu masyarakat yang terdaftar BPJS tapi tidak termasuk golongan miskin juga bisa membayar biaya untuk vaksin, karena dalam situasi seperti ini semua orang merasakan dampak yang sama.

Sudah seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memenuhi seluruh kebutuhan vaksin warga tanpa terkecuali. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020, Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, oleh karena itu semestinya vaksin diberikan secara gratis  karena itu termasuk program nasional.

Semua kembali ke empunya kekuasaan, tetapi ada baiknya pemerintah memikirkan langkah-langkah yang bijak dalam melakukan program vaksinasi, agar pemerintah tidak terkesan sedang “Berbisnis” dengan masyarakatnya sendiri.

Editor : Yuni Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *