Pemerintah Setengah Hati Tangani Kasus Karhutla

Kebakaran lahan gambut di desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Rabu (07/21). Ukhuwahfoto/ M. Ilham Akbar

Penulis : Muhammad Ilham Akbar (Pengurus LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang)

Di tahun 2021 ini, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih terjadi di daerah Sumatera Selatan (Sumsel) yang menyasar wilayah lahan gambut dan perkebunan warga. Melansir data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Sumsel memiliki 1,2 juta Hektare luas lahan gambut. Setelah Sumsel, pada website pantaugambut.id juga mendata terdapat 14,2 juta hektare lahan gambut yang tersebar di daerah Kalimantan dan Papua.

Selain lahan gambut, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendata, Indonesia juga memiliki hutan seluas 128 juta hektare dengan rincian yaitu Hutan konservasi yang memilki luas 27,4 ha, Hutan lindung dengan luas 29,7 ha. Hutan produksi terbatas 26,8 ha, dan Hutan produksi 29,3 ha. Dengan wilayah hutan yang begitu luas. Dirujuk juga dari Merdeka.com, Karhutla ini juga menyasar hutan Indonesia dan kasus terbarunya ada di Bulan Oktober 2021, yang terjadi di wilayah hutan Aceh.

Karhutla seolah menjadi agenda rutin di Indonesia, hal itu karena hampir tiap tahun terjadi pada lahan-lahan gambut yang ada di daerah Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Melansir data dari website GreenPeace, Antara 2015 – 2019, 4,4 juta hektar lahan telah terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar kawasan ini (18 persen diantaranya) telah berulang kali terbakar.

Karhutla tentu berdampak jika ditilik dari segi ekologi, rusaknya ekosistem menyebabkan musnahnya hewan dan tumbuhan yang hidup di hutan, sedangkan asap dari karhutla merupakan polusi yang menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA), Asma, iritasi Mata, hingga kematian. Tak lupa juga, asap dari Karhutla ini adalah karbondioksida yang dapat meyebabkan pemanasan gelobal dan perubahan iklim.

Salah satu helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melakukan water boombing guna memadamkan kebakaran lahan di desa Teluk Kecapi, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Rabu (08/21). Ukhuwahfoto/ M. Ilham Akbar

Namun, pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dan mencegah Karhutla, diantaranya adalah Water Boombing, upaya penanganan ini dinilai beberapa pihak tidak efektif, terutama untuk kebakaran lahan gambut, Water Boombing hanya bisa menjangkau kebakaran yang ada di permukaan lahan gambut.  Terlebih biaya yang dikeluarkan tergolong cukup mahal,

Besarnya biaya tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat TTA Nyarong usai melepas operasi water bombing di Lanud Supadio pada Kamis (3/9/2015). Perkiraan heli jenis Bolcow berkisar kurang lebih Rp 30-50 juta dan Heli Kamov untuk water bombing Rp 100-150 juta.

Dan untuk tindakan pencegahan Karhutla, pemerintah melakukan hujan buatan yang ternyata secara praktinya terdapat dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu bisa menimbulkan pencemaran tanah, karena hujan buatan biasanya mengandung garam dalam jumlah yang banyak. Kemudian dapat mengakibatkan banjir jika tidak tepat sasaran dan merubah siklus hidrologi yang akan membahayakan pasokan air tanah di musim kemarau.

Kanal yang dibuat oleh PT. Bumi Mekar Hijau berbatasan langsung dengan lahan gambut desa jerambah rengas(Kiri) , Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Minggu(06/21). Ukhuwahfoto/M. Ilham Akbar

Meski praktik membuka lahan dengan cara membakar sudah lama dilakukan para petani Indonesia, namun ketika praktik itu diadopsi dalam skala luas oleh perusahaan besar, seperti perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas, tentunya hal itu mengakibatkan masalah kebakaran hutan dan lahan yang tak terkendali. Payahnya, perusahaan memeliki izin jangka panjang untuk mengembangkan perkebunan di dalam area hutan dan lanskap gambut.

Melansir laman website Green Peace, 1,3 juta hektar dari area kebakaran yang dipetakan antara 2015 – 2019 berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. Delapan dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar terbesar di konsesi mereka dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apapun meskipun kebakaran terjadi dalam beberapa tahun terakhir di dalam konsesi mereka. Regulasi yang cenderung longgar terhadap perusahaan besar dan sanksi yang tidak tegas dari pemerintah Indonesia, seakan menjadi bukti bahwa pemerintah setengah hati dalam mencegah Karhutla.

Oleh karena itu, sumber permasalahan Karhutla yang seharusnya disasar adalah perbaikan tata kelola dalam melindungi hutan dan lahan gambut secara total. Pemerintah Indonesia harus tegas terhadap masih maraknya praktik korupsi, buruknya tata kelola sumber daya alam, sedikitnya keterbukaan informasi publik, minimnya audit lapangan perusahaan yang nakal dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku karhutla. Ini adalah PR besar yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah, seharusnya pemerintah memiliki regulasi yang ketat dan sanksi yang tegas dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *