Pelecehan Seksual dan Tarik Ulur Rancangan Undang Undang PKS

Sumber: IST

Penulis: Annisa Dwilya Budaya (Penggurus LPM Ukhuwah)

Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah istilah tepat menggambarkan nasib yang dialami PU, remaja perempuan 15 tahun asal Bekasi, Jawa Barat yang diperkosa AT, pria 21 tahun anak anggota DPRD Kota Bekasi.

PU tidak hanya diperkosa, namun juga dijual ke pria hidung belang melalui media sosial. Belakangan, muncul fakta baru menambah pedih cerita, PU diagnosa terinfeksi penyakit kelamin.

Hebatnya, saat kasus ini menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir, dan AT dijadikan tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur oleh Polisi Resort (Polres) Metro Bekasi Kota, ia dengan gagah ingin menikahi PU dengan alasan sayang.

Keinginan AT pun didukung sang ayah yang merupakan politikus Gerindra. Ini sungguh melukai moralitas seorang wakil rakyat, padahal perbuatan anaknya AT adalah hal bejat, yaitu pemerkosaan dan perdagangan manusia.

Jelas saja menikahkan tersangka dan korban bukanlah solusi yang tepat. Cara ini lebih tampak akal-akalan supaya terhindar dari tindak pidana. Tindakan bejat ini merupakan urusan hukum publik, bukan ranah kekeluargaan atau keperdataan.

Polisi harus tegas menanggapi tawaran solusi yang seolah angin surga itu. Sebab, hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak-anak masuk dalam kategori tindak pidana.

Menurut Komnas Perempuan, rata-rata 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia setiap harinya. Hampir 70 persen dari kasus kekerasan terhadap perempuan, baik fatal maupun nonfatal, dilakukan oleh anggota keluarga atau pasangan (pacar atau suami).

Menukil liputan6.com, The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), sebuah lembaga penelitian independen yang berfokus pada reformasi hukum dan peradilan pidana, dan reformasi hukum umum di Indonesia menegaskan hubungan seksual orang dewasa dan anak, walau dibumbui narasi perbuatan atas dasar suka sama suka tetaplah sebuah pelanggaran.

Hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 81 Perpu 1 tahun 2016 jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual juga bertentangan dengan komitmen pencegahan perkawinan anak. Sebagaimana pada Pasal 26 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Beban Psikologis

Dari kasus ini, tentunya membawa dampak terhadap kondisi psikologis PU. Selain menimbulkan luka fisik, faktanya pemerkosaan juga membawa luka batin yang traumatis. Dewasa ini, kita mengenal luka batin sebagai penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan.

Hal tersebut juga berdampak dalam kehidupan sosial si korban. Dibantai dengan intimidasi yang menghilangkan harga diri, pastinya membuat psikologis PU menjadi tidak karuan. Korban pemerkosaan berpeluang besar menjadi individu penutup diri, menciptakan pagar penghalang diri, untuk tidak bersosialisasi dengan insan di bumi.

Belum cukup dengan anti sosial (ansos) yang menghantui, korban pemerkosaan juga rentan mengalami depresi. Sesuatu yang wajar apabila korban merasa sedih dengan keadaan yang terjadi, bahkan korban sampai menyalahkan diri sendiri. Sehingga, ia merasa layak menjadi korban, tidak jarang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Mengutip hellosehat.com, dampak terhadap korban pemerkosaan adalah trauma. Pasca insiden, umum bagi korban mengalami insomnia, kilas balik, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala tensi, agitasi dan agresi, isolasi dan mimpi buruk, serta gejala disosiatif atau mati rasa, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan.

Sahkan RUU PKS

Kasus ini mengingatkan kita pada pentingnya pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di tahun 2019.

Jumlah ini naik sebanyak enam persen dari tahun 2018, yaitu 406.178 kasus. Angka-angka ini tentu bukan sekedar statistik biasa, namun jumlah perempuan yang mengalami luka dan trauma.

Kabar baiknya RUU PKS kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada akhir Maret 2021, setelah sempat dikeluarkan pada 2020.

Tentu hal ini menjadi harapan bagi ribuan penyintas yang masih menunggu keadilan yang belum mereka dapatkan karena masih ada celah dalam peraturan-peraturan selama ini.

Saat ini sangat dibutuhkan sistem hukum yang sistematis dan menyeluruh yang mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan penyintas kekerasan seksual.

Editor: Bunga Yunielda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *