Opini : Kontroversi dan Prematurnya Kartu Prakerja

Ilustrasi : Jaiwan Nada Rismin

Penulis Opini : Syifa Nabila (Anggoa LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang)

Kartu prakerja penuh dengan kontroversi, sejak pendaftaran dibuka pada Sabtu (11/4/20)  lalu. Kritik langsung bertumpah ruah saat akses pendaftaran tak berjalan mulus akibat peserta yang membludak. Kontroversi kian gaduh dan kusut saat merebak ke berbagai isu lainnya. Salah satunya mengenai manfaat kartu prakerja. Metodenya tidak cocok untuk diimplementasikan di kala pandemi covid-19.

Tatkala korban Pemutus Hubungan Kerja (PHK) semakin menjamur, pemerintah memberikan pelatihan secara online. Padahal bantuan nyata berupa uang tunai lebih dibutuhkan untuk menopang kehidupan selanjutnya. Program ini pun hanya menguntungkan delapan perusahaan platform digital yang menjadi mitra pemerintah.

Perlu diingat jika program ini menjadi janji Joko Widodo saat kampanye Bulan Maret 2019 lalu dan bukan merupakan terobosan baru. Ide awalnya program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Membidik para pekerja muda yang belum mendapatkan pekerjaan supaya lebih matang dan siap saat praktik ke lapangan.

Seiring berjalannya waktu, arah angin berubah. Kegunaan kartu prakerja terlihat seperti bantuan sosial bagi orang yang terkena PHK ataupun mereka yang pengangguran. Hal ini merusak desain awal terbitnya kartu prakerja. Mereka yang menjadi target kartu prakerja ini tidak termasuk dalam skema bantuan sosial (bansos) untuk kelompok 40% keluarga termiskin.

Kelompok termiskin ini hanya mencakup 20 juta keluarga penerima bansos melalui Program Keluarga Harapan (Rp 37,4 triliun) dan Kartu Sembako (Rp 43,6 triliun). Selain itu, akan ada tambahan sekitar 9 juta keluarga untuk menerima dana Bantuan Langsung Tunai (Rp 16,2 triliun) sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.

Dengan keadaan itu, membuat pemerintah terdesak untuk melakukan penanggulangan secara cepat. Keterdesakan ini pun membuat kelahiran kartu prakerja ibarat bayi prematur. Program ini telah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jum’a (20/3/20). Padahal, Tim Manajemen Pelaksana kartu prakerja baru dibentuk tiga hari sebelumnya, yakni pada Selasa (17/3/20).

Sejatinya masyarakat lebih membutuhkan lapangan kerja, tidak sekedar kartu-kartu yang hanya digunakan sementara. Eksistensi kartu prakerja tidak akan memberikan transformasi yang signifikan terhadap persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Malah sebaliknya dapat memicu hutang jika dilihat dari dana yang dikeluarkan.

Alangkah baiknya jika dana yang ada digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sesuai dengan tujuan Undang-undang Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *