Batu Bara, Energi Kotor Tak Terbarukan

Tongkang Batu Bara melintas di Sungai Musi menuju pelabuhan kapal. Palembang, Jumat (09/07). Ukhuwahfoto/ M. Ilham Akbar

Penulis : Muhammad Ilham Akbar (Pengurus LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang)

Batu Bara adalah bahan bakar hydro-karbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen, dan terkena pengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung sangat lama. Batu bara diproduksi dengan cara  mencari sumber-sumber mineral yang layak dieksploitasi secara komersial untuk selanjutnya dilakukan proses pertambangan.

Indonesia menjadi salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, melansir data dari BP Global Company, Indonesia menduduki peringkat ketiga pada tahun 2020 setelah India dan Tiongkok, dengan produksi 562,5 juta ton batu bara.

Salah satu kegunaan batu bara adalah sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di Indonesia sendiri terdapat 54 PLTU berbahan bakar batu bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat per tahun 2020, energi fosil masih menjadi penyumbang utama pembangkit listrik di Indonesia, dan batu bara sebagai peringkat pertama dengan jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari PLTU, mencapai 35.216 Megawatt setara 49,67 persen dari total kapasitas nasional 70.900 Megawatt.

Lantas siapa yang di untungkan dengan adanya tambang batu bara dan PLTU berbahan bakar batu bara?

Melansir dari tirto.id, Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat melakukan penelusuran terhadap individu di balik PLTU, ICW telah menelusuri 20 proyek PLTU dari seluruh Indonesia. Hasilnya 10 orang terkaya se-Indonesia berada di balik proyek pembangkit listrik tersebut. 12 orang di balik pembangkit juga terafiliasi dengan perusahaan di negara surga pajak. Lalu 3 orang pejabat publik aktif yang terafiliasi dengan proyek PLTU.

Dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Dapartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengungkap fakta, bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memiliki PT. Toba Bara yang bergerak di sektor tambang batu bara. Dan pada Desember 2018, PT. Toba Bara membeli saham PLTU Paiton di Jawa Timur dari PT. Saratoga Investama Sedaya milik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Dengan begitu, PT. Toba Bara milik Luhut Binsar Pandjaitan sekarang bergerak di sektor tambang batu bara dan PLTU berbahan bakar batu bara. Selain itu, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto juga memiliki PT. Kaltim Nusantara Coal, yang bergerak dibidang tambang batu bara. Atau dengan kata lain elite kaya dan oligarki lah yang berada di balik bisnis PLTU dan tambang batu bara ini.

Salah satu mahasiswa peserta demo membawa properti berbentuk pocong, yang bertuliskan tagar tolak omnibuslaw dan mosi tidak percaya. Demo ini terjadi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sumatera Selatan, sebagai bentuk penolakan mahasiswa terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Rabu (07/10/20). Ukhuwahfoto/ M. Ilham Akbar

Hal ini seolah sejalan dengan pasal 128A perubahan Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (MINERBA) dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada 22 November 2020, berisi tentang insentif berupa pengenaan royalti nol persen bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara. Pasal ini menjadi karpet merah bagi pelaku tambang batu bara.

Bisnis yang dilakukan oleh para elite kaya dan oligarki ini, tentu berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Menurut Mongabay Indonesia, warga yang tinggal di dekat PLTU Pangkalan Susu, Langkat, Sumaera Utara, menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebanyak 1.653 orang per enam bulan pada 2019 dan di Puskesmas Beras Basa ada 700 orang juga mengalami ISPA per tiga bulan. Sedangkan tambang batu bara memiliki dampak yang tak kalah hebat, berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, sudah 40 jiwa tewas tenggelam di lubang tambang batu bara yang tidak direklamasi. Itu hanya segelintir dampak dari PLTU dan tambang batu bara kepada masyarakat dan lingkungan.

Melihat dampak buruk yang begitu terasa di masyarakat, mengapa pemerintah tidak beralih ke energi bersih terbarukan, seperti tenaga surya, dan tenaga angin? Yang jelas-jelas lebih hemat dalam produksinya. Indonesia sangat berpotensi dalam memanfaatkan tenaga ini. Lalu apakah mudah bagi pemerintah untuk meninggalkan penggunaan energi kotor tak terbarukan seperti batu bara, jawabannya tentu tidak, melihat batu bara yang sangat menguntungkan bagi oligarki serta didukung oleh UU Minerba, seakan menjauhkan komitmen Indonesia dalam menahan laju krisis iklim.

Oligarki menjadikan kerusakan ekologi sebagai modal untuk mendapatkan untung dari bisnis batu bara. Dan yang menanggung itu adalah masyarakat dan lingkungan. Permasalahan di sini hanya satu, yaitu energi terbarukan tidak akan pernah bisa menguntungkan pemerintah atau oligarki.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *