Opini : Akankah Indonesia Kembali ke Sistem Otoriter?

Ilustrasi : Wisnu Akbar Prabowo

Penulis : Wisnu Akbar Prabowo (Anggota LPM Ukhuwah UIN RF Palembang)

Bangsa Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Rakyat dihadapkan pada pilihan apakah akan membiarkan Indonesia jatuh di tangan pemerintahan otoriter atau bertahan di pemerintahan demokrasi yang kian lama semakin menyempit lahannya.

Sepak terjang pemerintahan Jokowi tahun ini, mulai dari mengurangi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membungkam kritikus, dan kurang memaksimalkan kebebasan sipil menjadi sorotan beberapa media baik dalam skala nasional maupun internasional. Jokowi yang pernah dijuluki “Man of the People” oleh media Inggris, The Economist kini dikelilingi oleh elite politik dan bisnis investasi.

Ironis, Indonesia sudah memenuhi empat indikator negara otoriter. Indikator tersebut merujuk pada empat ciri rezim otoriter yang disampaikan oleh akademisi Universitas Harvard, terlihat di tahun 2016 dan terus berlanjut menjadi lebih serius saat pemilu 2019, mulai dari diabaikannya aturan main demokratis hingga hilangnya oposisi di parlemen. Lalu di tahun 2020, isu pemerintah main belakang di Omnibus Law dan bungkamnya kebebasan sipil memperkuat indikasi lahirnya pemerintahan otoriter yang dijalankan oleh Jokowi.

Omnibus Law merupakan upaya yang masuk akal untuk memudahkan bisnis dan menanam investasi. Namun, proses penyusunan RUU tersebut tak dapat dipungkiri hanya dipengaruhi oleh satu pihak saja. Hampir tidak ada peran serta rakyat dalam dari tahap awal penyusunan RUU Cipta Kerja hingga disahkannya draf terakhir.

Belum lagi kasus toleransi terhadap kekerasan mahasiswa oleh kepolisian yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Walau Polri mengakui kesalahannya, namun hukuman yang diberikan tak setimpal dengan kekerasan yang dilakukan. Begitu juga dengan kasus Novel Baswedan yang dinilai ‘tidak sengaja’. Artinya, kekerasan terhadap kritikus sudah dianggap hal yang lumrah.

Manuver cukup riskan tersebut kian lama memberenggut pemerintahan demokratis yang berdampak luas ke kebebasan warga sipil dan media. Warga mau tidak mau harus tunduk kepada aturan main pemerintah dan tidak menghapus kemungkinan rakyat akan benar-benar dibisukan, kecuali menggertak. Namun sia-sia gertakan yang dilancarkan kalau kuping pemerintah sudah tertutup rapat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *