Menilik Niat Awal Hadirnya UU ITE

Sumber Gambar : Google Image

Penulis : Ilham Panutan (Pengurus LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang)

Berbicara mengenai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), erat kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Kilas balik niat awal pembentukan UU ITE yang semula bertujuan untuk memastikan teknologi informasi dan transaksi elektronik berjalan dengan baik, justru mengekang kegiatan berekspresi warga, aktivis, dan jurnalis.

Menyoroti implementasi UU ITE saat ini dinilai tidak lagi relevan dengan tujuan awal pembentukannya, karena hadirnya UU ITE kerap kali dijadikan sebagai alat untuk membungkam masyarakat ketika sedang berpendapat di ruang digital.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) Damar Juniarto mengatakan, ada sembilan pasal “karet” atau bermasalah dalam UU ITE. Ia menuturkan, persoalan utama dalam UU ITE adalah pasal 27-29 yang harus dihapus karena rumusan karet dan ada duplikasi hukum.

Menurutnya, pasal tersebut membahas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa, sehingga sering digunakan untuk menuntut pidana warganet yang melayangkan kritik lewat ruang digital.

Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berkenaan dengan hal itu, kasus Baiq Nuril Maknun pada tahun 2019 menjadi contoh atas pasal karet dalam UU ITE. Kasus ini bermula saat Baiq merekam percakapan bermuat pelecehan verbal oleh Mantan Kepala SMAN 7 Mataram kepadanya dan disebarkan oleh Imam, rekan kerjanya. Anehnya, justru Baiq divonis bersalah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung atas dasar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Padahal merujuk pada pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang dilarang adalah penyebaran informasi bermuatan pelanggaran asusila yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Walaupun akhirnya Presiden Jokowi menandatangani keputusan presiden (keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Nuril pada Senin (29/7/2019).

Belajar dari kasus Baiq, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam UU ITE mengandung pasal karet dan mutitafsir dalam pelaksanaanya, dan berikut daftar pasal bermasalah dalam UU ITE menurut SAFEnet:

Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Pasal ini bermasah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.

Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, dianggap bisa digunakan untuk represi warga yang menkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara.

Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas serta represi pada warga terkait kritik pada pihak polisi dan pemerintah.

Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini bermasalah lantaran dapat dipakai untuk memidana orang yang ingin lapor ke polisi.

Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.

Pasal 40 ayat 2a tentang muatan yang dilarang. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet shutdown untuk mencegah penyebarluasan dan penggunaan hoaks.

Pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena dapat menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.

Pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.

Sudah selayaknya UU ITE menjadi payung hukum bagi masyakarat dalam menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, lemahnya substansial perumusan aturan atau perkara dan kesalahan dalam implementasi dalam pasal-pasal UU ITE, menjadi faktor utama adanya pasal karet.

Berkenaan dengan itu, masyarakat juga sudah pernah mengguggat beberapa pasal UU ITE yang dinilai multitafsir dan bermasalah ke Mahkamah Konstitusi. Melihat hal ini, sudah tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi UU ITE yang kini sudah tak sejalan lagi dengan tujuan awal dihadirkannya UU ITE.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *