Lumbung Ikan Nasional Maluku : Ambisi atau Solusi?

Sumber Image : ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/Rei/kye/15.

Penulis : Muhammad Ilham Akbar (Pengurus LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang)

Luas wilayah indonesia dari Sumber Belajar Kementerian Pendidikan Kemdikbud, disebutkan luas seluruhnya 5.193.250 km². Selain dikenal negara maritim, Indonesia juga dijuluki negara agraris, hal ini dibuktikan dengan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan dengan rincian luas daratan adalah 1.919.440 km². Sedangkan, luas lautan sekitar 3.273.810 km² dan luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2, dengan begitu seharusnya kita semua sadar bahwa potensi pangan yang bersumber dari laut sangatlah besar, namun hingga saat ini pemanfaatannya belum maksimal.

Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku seolah menjadi angin segar, disaat pemanfaatan potensi pangan yang bersumber dari laut belum maksimal. Penunjukan Maluku sebagai lokasi LIN tak serta merta, butuh waktu 10 tahun untuk pemerintah pusat menyetujui.

Dilansir dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Penunjukan maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dianggap sudah tepat karena Maluku secara nasional merupakan provinsi penyumbang tertinggi sektor perikanan di Indonesia, dengan potensi sumberdaya perikanan mencapai 4.6 ton/tahun atau sekitar 37 persen dari potensi sumber daya ikan nasional. Selain itu Maluku juga memiliki 3 Wilayah pengelolaan Perikanan atau WPP, yaitu WPP 714 (Laut Banda), 715 (Laut Maluku dan Pulau Seram), serta 718 (Laut Arafuru).

Salah satu faktor yang harus ditelaah baik oleh pemerintah pusat dan Provinsi maluku adalah pembangunan infrastruktur seperti dermaga, gudang es (cold storage) dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, kantor pelabuhan perikanan, dan juga pusat kuliner. Justru yang diharapkan dengan adanya proyek sebesar Lumbung Ikan Nasional, bisa menjamin akses masyarakat terhadap laut mereka dan meningkatkan penghasilan, seperti kemudahan infrastruktur memperoleh es dengan harga yang murah. Bahan Bakar Minyak yang mudah dijangkau masyarakat sekitar, hasil tangkapan memiliki harga yang bisa bersaing di pasaran. Proyek Lumbung Ikan Nasional datang ke Provinsi Maluku membawa visi dan misi yang sangat baik, demi memajukan pengelolaan ikan secara besar dan sistematis. Meski begitu, ancaman di bidang ekologi juga tak bisa dikesampingkan.

Melihat Pasal 33 UUD 1945, ayat tiga yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Konsep proyek yang ditargetkan beroperasi pada 2023 ini sangat sejalan dengan pasal tersebut, hal ini sangat jelas bahwa negara atau pemerintah wajib memberikan kesejahteraan untuk masyarakat melalui kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Proyek yang besar tentu menarik minat investor untuk menanam modal yang besar pula, tidak ada yang salah dengan itu. Jika hanya mengandalkan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat tentu tidak akan cukup untuk membangun proyek ambisius ini. Yang ditakutkan adalah proyek ini hanya akan menguntungkan investor dan para elit. Belum lagi, kekhawatiran terhadap korupsi yang akan terjadi dan menjadi bumerang untuk pemerintah kalau Lumbung Ikan Nasional ini tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Selain itu, apakah Lumbung Ikan Nasional tak mempunyai resiko merusak lingkungan? Tentu di setiap proyek berskala besar memiliki ancaman ekologi yang serius, tak terkecuali Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku. Potensi perikanan yang besar di laut Maluku menjadi alasan pemerintah membangun Lumbung Ikan Nasional ini, namun ada aspek lingkungan yang harus diperhatikan, pemerintah harus meregulasi penggunaan alat tangkap ikan apa yang cocok untuk digunakan proyek Lumbung Ikan Nasional.

Selain alat tangkap ikan pemerintah juga harus memberi batas kuota penangkapan ikan, jangan sampai demi ambisi menjadi Lumbung Ikan Nasional, laut Maluku diperah secara habis-habisan. Satu hal penting lagi, yang seharusnya mengelola LIN adalah nelayan maluku itu sendiri. Dengan bantuan pemerintah, nelayan maluku akan merasakan lansung manfaat proyek Lumbung Ikan Nasional ini. Jangan sampai nelayan hanya menjadi penonton ketika isi lautnya “dikuras” demi kepentingan negara.

Editor : Yuni Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *