Larangan Mudik di Tengah Bebasnya WNA Masuk ke Indonesia

Dimulai sejak Kamis, (06/05/21) dini hari seluruh pemudik yang akan masuk dan keluar kota Palembang akan diperiksa kelengkapan persyaratannya sesuai arahan dari satgas Covid-19. Ukhuwahfoto/Aidil Ikhsan.

Penulis Opini : Arisa Domiani

Mudik lebaran, merupakan momen yang paling ditunggu bagi orang-orang diperantauan ketika hari raya menjelang. Berkumpul bersama dengan keluarga besar menjadi rutinitas dan keharusan bagi masyarakat ketika hari raya Idul Fitri. Namun apa jadinya jika ditahun ini mudik lebaran kembali dilarang?

Tepat pada tanggal 6 Mei lalu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah memberlakukan larangan mudik dan penyekatan jalan diseluruh kabupaten dan kota. Penyekatan jalan dan larangan mudik ini berlaku sejak tanggal 6-17 Mei 2021.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru sempat memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa mudik lokal tahun ini diperbolehkan, namun sejak kebijakan dari pemerintah pusat untuk meniadakan mudik lebaran tahun ini, akhinya Pemprov Sumsel mencabut aturan izin mudik lokal.

Kendati demikian, apakah larangan mudik yang diberlakukan efektif untuk mengurangi angka penyebaran covid-19? Hal ini menjadi tanda tanya besar untuk kita semua. Fakta di lapangan menyatakan, walaupun ada upaya penyekatan di sejumlah jalan lintas kabupaten ternyata masih ada pemudik secara diam-diam justru menggunakan angkutan ilegal berplat hitam, atau pemudik yang secara kucing-kucingan untuk pulang ke kampung halaman.

Kurangnya penjagaan ketat oleh petugas di beberapa titik penyekatan jalan, membuat beberapa orang leluasa keluar masuk perbatasan. Bahkan kendaraan roda dua bisa sangat mudah melintas keluar masuk kota Palembang. Banyak para pemudik mimilih jalan tikus atau rute alternatif pemudik untuk pulang ke kampung. Jika permasalahan ini terus berlanjut, jadi apa arti larangan mudik tersebut?

Ini menjadi catatan merah bagi pemerintah untuk menyiasati alasan dibalik kendornya pengawasan beberapa wilayah yang memberlakukan penyekatan, khususnya di Sumsel. Sebelumnya, pemerintah memberikan alasan dari larangan mudik lokal ini agar kasus covid-19 di Sumsel dapat menurun, apalagi saat ini Kota Palembang kembali memasuki kawasan zona merah darurat covid-19. Dengan melakukan larangan mudik, hal ini akan mengurangi interaksi atau kontak fisik yang terjadi oleh pemudik dengan keluarga yang berada di kampung, jika seorang pemudik terindikasi terpapar virus corona.

Namun, hingga sekarang mengapa masih banyak masyarakat yang nekat mudik, meski sudah ada pelarangan mudik sebelumnya? Jika kita amati, hal ini dapat terjadi lantaran tidak ada alasan mobilitas dibatasi. Seperti tidak ada larangan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia hingga pusat belanja tidak dilarang. Mall-mall besar di Palembang menjelang hari raya idul fitri semakin dipadati, ini merupakan salah satu alasan tidak ada pembatasan mobilitas. Akhirnya masyarakat akan berpikir jika hal tersebut tidak dilarang, maka untuk apa ada larangan mudik lebaran?

Menyikapi hal ini, sebetulnya pelarangan mudik lebaran dapat ditiadakan dengan catatan pelaksanaan mudik dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat. Sebetulnya banyak cara atau alternatif lain yang bisa diterapkan untuk meredakan laju penularan virus covid-19 selain larangan mudik. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu mempercepat vaksinasi bagi masyarakat di Sumsel khususnya anak-anak dan lansia yang rentan tertular virus. Jika saja pemerintah sebelumnya mendorong vaksinasi bagi masyarakat untuk selesai sebelum masa mudik, mungkin larangan mudik dapat ditiadakan.

Semua orang tentu ingin mudik, tetapi jika kasus Covid-19 tidak kunjung berhenti apakah larangan mudik akan terus diberlakukan jika menjelang hari raya? Ini menjadi PR bersama. Pemerintah harus mencari solusi terbaik untuk menghentikan arus penyebaran covid-19. Mencari jalan keluar selain melarang mudik lebaran.

Dalam kasus ini juga pemerintah diharapkan dapat konsisten terhadap larangan mudik disertai dengan ketegasan para petugas untuk selalu memantau masyarakat agar tidak melanggar ketetapan dan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Walaupun larangan mudik terasa begitu berat, kita selaku masyarakat juga harus tetap mematuhi dan menghormati semua kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *