Guna Kurangi Krisis Iklim, Pajak Karbon Harus Disetujui!

Lanskap Lahan Gambut di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Lahan gambut berfungsi sebagai penahan emisi karbon agar tidak lepas ke atmosfer. Ukhuwahfoto/M Ilham Akbar

Penulis : Bunga Yunielda (Pengurus LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang)

Belakangan ini udara terasa begitu panas. Melansir dari asiatoday.id, Deputi Klimatologi BMKG, Herizal menjelaskan bahwa tren kenaikan suhu udara di Indonesia selama 30 tahunan terakhir menunjukan tren positif bervariasi dengan nilai sekitar 0,03 °C setiap tahunnya.

Mungkin singkatnya dimaksud dengan kenaikan suhu atau pemanasan global. Pemanasan global yang terus berlangsung meningkatkan potensi perubahan iklim kian menjadi-jadi. Banyak hal penyebab pemasanan global. Namun, salah satunya sangat jelas tampak karena pertumbuhan industri setiap tahunnya yang menghasilkan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca.

Hal segawat ini jika dibiarkan terus-menerus tentu akan menjadi bom waktu bagi makhluk hidup di bumi. Pemanasan global tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia tetapi juga dunia. Di tengah kegelisahan masyarakat akan pemanasan global yang terjadi saat ini, munculah kebijakan pemerintah yaitu, pajak karbon. Dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) termuat pajak karbon yang telah disetujui oleh mayoritas fraksi DPR pada 7 Oktober bulan lalu.

Pajak karbon menjadi angin segar yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesehatan alam sekaligus langkah awal pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Mengutip dari Mongabay, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi dan bahan bakar dari fosil. Pajak yang direncanakan akan dilakukan di 2022 ini bertujuan untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil baik yang digunakan individu ataupun perusahaan.

Pajak karbon sebenarnya bukanlah hal baru, Finlandia menjadi negara pelopor pengenaan pajak karbon pada 1990 yang kemudian diikuti oleh Swedia dan Norwegia pada 1991. Ternyata hal ini sangat berdampak pada pengurangan emisi gas karbon sekaligus menjadi pendapatan negara.

Sementara itu, melalui laman kemenkeu.go.id dijelaskan bahwa penerapan pajak karbon akan menjadi bukti bagi masyarakat dan dunia luar bahwa pemerintah berkomitmen menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk membiayai pengendalian perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan.

Baca Juga: 5,7 Juta Ha Hutan di Deforestasi, Indonesia Harus Apa?

Bertentangan dengan Industri.

Aktivis lingkungan akan senang mengetahui kebijakan ini. Inilah yang mereka nantikan, kebijakan pemerintah yang berpihak pada lingkungan. Namun, tidak dengan pengusaha industri. Berbicara masalah lingkungan memang seringkali bertentangan dengan kepentingan ekonomi.

Hal ini adalah langkah positif yang seharusnya didukung semua kalangan tak terkecuali para pelaku industri. Mari kita lihat sisi positifnya, kebijakan ini akan berdampak pada penurunan emisi karbon dioksida yang dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Sampai kapan kita akan mengabaikan lingkungan hanya demi pundi-pundi uang tanpa memikirkan makhluk hidup lain dan masa depan bumi nanti.

Memang benar jika pemberlakuan pajak karbon akan menambah biaya produksi yang berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Tapi sesuai dengan sistemnya, pasar akan menemukan kembali titik keseimbangan dan beradaptasi terhadap kebijakan baru seiring berjalannya waktu.

Tak hanya itu, negara industri seperti Amerika serikat melalui partai demokratnya saja telah menyatakan dukungan terhadap pengenaan pajak karbon, lantas apa yang harus kita tunggu lagi.

Implementasi Pajak Karbon

Meskipun RUU HPP yang memuat Pajak Karbon telah disetujui oleh DPR, skema dengan perencanaan matang harus dipersiapkan oleh pemerintah secara terstruktur dan sistematis agar terhindar dari berbagai gejolak ekonomi yang mungkin timbul setelah pajak karbon ini diimplementasikan tahun 2022.

Walaupun pemerintah berniat baik mengurangi kerusakan lingkungan dalam pengimplementasian pajak karbon, namun bukan berati hal ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa hal ini untuk kebaikan kita semua di masa depan.

Pemerintah juga harus bisa memosisikan pajak karbon sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida bukan sebagai penambahan pendapatan negara semata. Pajak karbon yang akan diimplementasikan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor penghasil emisi untuk melakukan peralihan kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *