Darurat! Pendidikan dan Kesehatan Terancam

Read Time:2 Minute, 13 Second

Penulis: Yola Zakiyyah

Opini – Ukhuwahnews | Beberapa waktu lalu jagat sosial media dihebohkan dengan wacana anggaran Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2026. Dalam wacana tersebut, dijelaskan mengenai anggaran pendukung program-program prioritas Presiden.

Di antaranya mengenai potongan anggaran pendidikan dan kesehatan. Wacana pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan memunculkan kekhawatiran besar, terutama karena kedua sektor ini memiliki peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Contoh nyata di indonesia yang menggambarkan dampak pemotongan anggaran tersebut adalah banyak sekolah yang masih menggunakan bangunan yang tidak layak.

Contoh ini terutama di daerah terpencil di Papua dan Nusa Tenggata Timur (NTT). Pemotongan Dana BOS yang dapat menghambat pemenuhan fasilitas penunjang serta keterbatasan pasokan obat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di daerah pedesaan.

Contoh tersebut adalah dampak pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia yang dapat berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Jika tidak diimbangi dengan upaya efisiensi dan pengelolaan yang tepat. Kondisi ini berpotensi memperburuk ketimpangan sosial serta menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena kualitas sumber daya manusia yang kurang optimal.

Pendidikan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global, sementara kesehatan memastikan bahwa masyarakat tetap produktif dan berkontribusi pada pembangunan.

Jika pemerintah membuat kebijakan ini dengan beralasan bahwa pemotongan bertujuan untuk efisiensi atau pengalihan dana ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak, harus ada transparansi yang jelas mengenai alasan dan dampaknya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kebutuhan untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik, namun mengorbankan dua sektor fundamental ini dapat membawa konsekuensi yang lebih buruk.

Misalnya, dalam sektor pendidikan, pemotongan anggaran bisa berdampak pada penurunan kualitas fasilitas, kesejahteraan tenaga pengajar, dan akses terhadap pendidikan yang layak, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam sektor kesehatan, pemangkasan bisa menyebabkan keterbatasan layanan medis, kekurangan tenaga kesehatan, hingga naiknya biaya pengobatan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dari pada memangkas anggaran, pemerintah seharusnya berfokus pada optimalisasi dan efisiensi belanja negara. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menekan kebocoran anggaran, mengurangi belanja yang tidak efektif, serta mencari sumber pendanaan alternatif.

Seperti mendorong kemitraan dengan sektor swasta atau memaksimalkan pajak dari sektor yang masih kurang tergarap. Dengan pendekatan ini, pendidikan dan kesehatan tetap dapat menjadi prioritas utama tanpa harus mengalami pemangkasan yang bisa merugikan generasi mendatang.

Pada akhirnya, keberlanjutan pembangunan suatu negara tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kualitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia bagi warganya.

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sekadar strategi jangka pendek untuk menyeimbangkan anggaran saja.

Editor: Annisaa Syafriani