BPJS Kesehatan Kartu ‘Sakti Mandraguna’

Seorang peserta menunjukan Kartu BPJS Kesehatan miliknya, Rabu 02/03/2022. Ukhuwahfoto/M. Ilham Akbar.

Penulis : Muhammad Ilham Akbar (Pengurus Lembaga Pers Mahasisa Ukhuwah)

Pada 1 Januari 2014 silam, mulai diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pembentukan BPJS berangkat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 oleh Pemerintah tentang BPJS, serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial dibidang kesehatan. Sehingga, PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Dilansir dari jamsosindonesia.com, BPJS berfungsi menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Akhir tahun 2021, cakupan kuota BPJS kesehatan berjumlah 235,7 juta dari total penduduk Indonesia 273,87 juta. Hal ini menandakan masih ada 38,17 juta penduduk yang belum dicakup BPJS kesehatan.

Menyiasati belum 100% penduduk Indonesia bergabung Program BPJS Kesehatan, orang nomor satu di Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres tersebut berisi instruksi bagi berbagai kementerian, lembaga hingga kepala daerah untuk mengoptimalkan JKN.

Baca Juga : Kontroversi Minyak Goreng: Kelangkaan Hingga Panic Buying

Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, beberapa sektor pelayanan publik menerapkan syarat bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Mulai dari pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hinga jual beli tanah serta calon jamaah haji dan umroh.

Menerapkan bukti BPJS Kesehatan sebagai syarat di sektor pelayanan publik yang vital, kita bisa melihat Pemerintah berniat agar seluruh masyarakat Indonesia tercakup oleh Program BPJS Kesehatan, terlepas masyarakat mau ataupun tidak.

Meski niat Pemerintah terkesan baik nan mulia, tetapi adanya aturan tersebut Pemerintah seolah ingin sampai di garis finish dengan menabrak semua yang di depannya. Karena, BPJS Kesehatan memiliki koridornya sendiri dan akan menambah polemik jika harus digabung dengan sektor pelayanan publik lainnya. Apalagi sektor yang disasar merupakan sektor vital.

Hal ini pun seakan membuat BPJS Kesehatan sebagai ‘kartu sakti’ yang berguna disetiap lini kehidupan. Selain itu, peraturan tersebut juga membuat Pemerintah dinilai melimpahkan permasalahan kepada masyarakat, karena ketidaksanggupannya mengoptimalkan program BPJS Kesehatan.

Banyak pihak yang pesimis dengan peraturan tersebut, karena dalam ‘tubuh’ BPJS Kesehatan sendiri masih banyak menimbulkan masalah. Seperti bocornya ratusan juta data penduduk yang diperjual belikan secara online, banyak obat dan penyakit yang tidak ditanggung, serta keuangan yang sering defisit.

Oleh karena itu tindakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah, memperbaiki organ dalam BPJS Kesehatan dengan mekanisme peraturan yang sehat dan menguntungkan bagi masyarakat, maka masyarakat akan berbondong-bondong mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tanpa adanya paksaan.

Editor : Annisa Dwilya Budaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *