Babat Hutan Demi Lumbung Pangan, Sesuaikah?

Sumber : google image

Penulis : M Ilham Akbar (Pengurus LPM Ukhuwah)

Hutan Indonesia sering kali disebut dengan paru-paru dunia. Salah satu hutan tropis terbesar dengan habitat beraneka ragam baik flora maupun fauna. Selain itu hutan tropis juga memberi manfaat yang mendasar bagi semua mahkluk hidup, yaitu oksigen.

Namun, tidak bisa dimungkiri lagi bahwa hutan di Indonesia sedang terancam, mulai dari pembakaran hutan untuk lahan sampai deforestasi untuk komersial. Bisa dibayangkan betapa ngerinya ancaman terhadap habitat flora dan fauna yang tinggal di sana. Namun, apakah ancaman terhadap hutan di Indonesia sampai di situ? Tentu tidak, program food estate atau lumbung pangan yang direncanakan pemerintah menjadi ancaman lain untuk hutan Indonesia.

Food estate merupakan program untuk membuat lumbung pangan secara besar yang dimulai pada zaman Soeharto, dengan rencana merubah satu juta lahan gambut menjadi lahan pertanian atau sawah. Program food estate di zaman itu diberi nama Proyek Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar. Walau niat dan rencana pemerintah era itu terdengar baik, tetapi akhir dari proyek itu gagal total.

Penyebab kegagalan ini adalah lahan gambut terbukt tidak cocok untuk menanam padi. Selain itu, penduduk setempat mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam di kawasan gambut ini. Di pemerintahan yang sekarang, program lumbung pangan nasional atau food estate itu kembali dihidupkan, dengan dalih mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Presiden Jokowi menempatkan food estate sebagai salah satu agenda Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Dilansir dari Greenpeace.org, untuk menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah mengalokasikan pembiayaan dari negara sekitar 356,5 triliun rupiah. Hal ini justru membebani keuangan negara. Per Oktober 2020, rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) telah mencapai 37,84 persen atau naik sekitar 1,44 persen dibanding September 2020.

Pemerintah menetapkan empat provinsi untuk program ini yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. Salah satu lahan yang akan digunakan untuk food estate adalah bekas Proyek Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar yang sudah pernah mengalami kegagalan di Kalimantan Tengah dan Papua pada era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Seperti tak berkaca dari masa lalu, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri [Permen] Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020. Peraturan menteri ini lahir untuk menunjang proyek food estate menyasar kawasan hutan. Yang secara tidak lansung peraturan menteri tersebut semakin mendorong deforestasi secara luas ke hutan alam akibat proyek food estate.

Apakah dampak food estate ini hanya menyoal lingkungan? lebih dari itu, masyarakat, sosial, dan budaya juga di libatkan disini. Papua, Kalimantan, dan Sumatera punya masalahnya tersendiri terhadap proyek food estate. Hutan papua dibabat demi cetak berjuta hektar sawah, yang bahkan orang papua sendiri pun tidak menjadikan beras sebagai pangan utama. Lebih sedih lagi hutan adat peninggalan nenek moyang mereka sudah diberi tiang pancang untuk proyek food estate, dan alat berat merobohkan kayu-kayu yang umurnya lebih tua dari negara ini.

Di kalimantan dan Sumatera juga dampak food estate tidak melulu lingkungan, kepercayaan masyarakat ke pemerintah yang sudah kadung hancur akibat gagalnya Proyek Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar akan sulit dibangun kembali.

Terlepas dari dampak lingkungan yang sudah jelas di depan mata, pemerintah seharusnya juga memikirkan dampak ekologi dari proyek food estate. Jangan sampai rusaknya hutan dan sosial masyarakat menjadi “ongkos” untuk tujuan lumbung pangan nasional.

Editor : M Firdaus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *