Apakah Upah Minimum Menjadi Tolak Ukur Kesejahteraan Buruh?

Aksi para buruh pada demontrasi tolak omnibuslaw di Jakarta pada Selasa (6/10/2020). Sumber : IST (merdeka.com/ Iqbal Nugroho)

Penulis : Jeniedya (Pengurus LPM Ukhuwah)

Hari Buruh atau yang lebih popular dengan sebutan May Day diperingati tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Hari Buruh sendiri Merupakan bentuk perayaan keberhasilan perjuangan para buruh dalam pembangunan ekonomi bangsa sekaligus untuk memberikan kesempatan para buruh menyuarakan hak-hak mereka yang masih belum diperoleh.

Menurut UU No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 tentang ketenagakerjaan yang berisi Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Melalui undang-undang ini, bisa kita lihat bahwa makna buruh itu sendiri mempunyai arti luas dan tidak hanya terpaku pada para pekerja di pabrik saja, profesi lain seperti guru, bahkan pekerja kantor juga termasuk dalam kategori buruh. Maka sudah selayaknya gerakan buruh tidak dimaknai dalam artian sempit saja.

Dilansir dari sindonews.com, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Covid-19 memberikan dampak terhadap 14,28% penduduk usia kerja, atau 29,12 juta orang dari total populasi 203,97 juta. Angka tersebut terdiri dari 2,56 juta orang menganggur, 0,76 juta orang bukan angkatan kerja (BAK), 1,77 juta orang yang sementara tidak bekerja, dan 24,03 juta orang mengalami perngurangan jam kerja, semua itu dikarenakan pandemi Covid-19. Maka dari itu, tidak heran jika angka pengangguran di Indonesia makin mengalami peningkatan.

Pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak para buruh dengan aturan yang dibuatnya, justru tidak memainkan perannya. Ketidakberpihakan inilah yang pada akhirnya menimbulkan banyak sekali permasalahan yang tak kunjung menemui titik terang. Kesejahteraan, upah buruh (UMR), sistem kontrak, outsourcing, dan PHK masih menjadi benang kusut hingga saat ini. Ironisnya, buruh selalu dianggap marjinal, padahal kontribusi buruh untuk menopang sektor perekonomian di negara ini adalah yang paling besar.

Di Indonesia sendiri, kesejahteraan buruh dinilai dari upah minimum yang diberikan, baik itu upah minimum regional, upah minimum Provinsi atau upah minimum Kabupaten. Akan tetapi, pada kenyataannya upah minimum yang diterima para pekerja buruh sangatlah minim sehingga tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan hidup para buruh, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga.

Hal ini menyebabkan sebagian buruh mencukupi kebutuhan hidupnya dengan kerja sampingan yang pastinya membutuhkan jam kerja yang lebih banyak. Selain itu, ada juga yang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya dengan memenuhi kebutuhan dengan sistem kredit yang pada akhirnya menjadi jebakan untuk mereka sendiri karena terlilit hutang.

Masalah seperti inilah yang pada akhirnya dapat menjadi akses langsung pada ketidaksejahteraan para buruh. Keadaan lingkungan sosial yang buruk, tidak memadainya jaminan sosial dan minimnya prasarana kesehatan selalu melekat pada diri buruh.

Permasalahan peningkatan kesejahteraan buruh yang semakin pelik dirasa tidak akan menemui titik akhir. Masing-masing pihak tentunya memiliki kepentingan tersendiri. Buruh yang ingin meningkatkan taraf kehidupannya, negara yang ingin mengentas kemiskinan, dan para pengusaha yang ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya seharusnya berdiskusi satu sama lain untuk memecahkan permasalahan terkait kesejahteraan buruh.

Di sisi lain, para pekerja mendesak kenaikan upah, sementara pengusaha berharap upah tidak naik dan tetap. Masing-masing mempunyai argumentasi yang kuat untuk usulannya.

Disinilah pemerintah berperan sebagai mediator untuk menengahi dua kepentingan yang bertolak belakang ini. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah setempat harus lebih mengawasi dan mendengarkan aspirasi dan keluh kesah para pekerja buruh.

Mensejahterakan buruh bukanlah hal yang mudah ditengah persoalan yang saat ini sedang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjanjikan meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Pemerintah selaku pembuat aturan-aturan seharusnya paham betul apa yang dibutuhkan para pelaku di dunia usaha yang diantaranya adalah buruh.

Pemerintah harus bertanggung jawab dan bersikap adil dalam membuat peraturan yang nantinya tidak akan menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja. Dalam hal ini, pemerintah harus mengedepankan nilai-nilai sosial terhadap buruh. Kesejahteraan buruh sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai buruh pada sektor industri.

Editor : Muhamad Firdaus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *