5,7 Juta Ha Hutan di Deforestasi, Indonesia Harus Apa?

Hutan gelam di Desa Jerambah Rengas, Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.
Kayu gelam tumbuh subur di lahan gambut yang masih dijaga ekosisitemnya. Ukhuwahfoto/M. Ilham Akbar

Penulis : Muhammad Ilham Akbar (Pengurus LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah Palembang)

Global Forest Research Assessment pada tahun 2020 mendata wilayah hutan dunia seluas 4,06 miliar hectare (ha), sedangkan untuk luas wilayah hutan Indonesia, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  (KLHK) mendata, Indonesia memiliki hutan seluas 128 juta hektare dengan rincian yaitu Hutan konservasi yang memilki luas 27,4 ha, Hutan lindung dengan luas 29,7 ha. Hutan produksi terbatas 26,8 ha, dan Hutan produksi 29,3 ha.

Luasnya hutan di dunia, memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, tempat habitat hewan dan tumbuhan hidup, dan yang utama adalah, hutan menjadi pengatur iklim dunia.

Hutan Indonesia menghadapi ancaman yang sangat serius, yakni pembalakan liar hutan yang berdampak pada penurunan luas hutan atau biasa disebut deforestasi. Deforestasi di indonesia banyak di sebabkan oleh tambang dan perkebun, Forest Watch Indonesia.or.id melansir pada periode 2013-2017 angka deforestasi hutan alam di indonesia sebesar 5,7 juta hektare, dengan 2,8 juta hektare berada dalam konsesi dan 2,9 juta hektare lainnya berada di luar konsesi.

Forest Watch Indonesia.or.id juga melansir rincian data deforestasi yaitu, deforestasi oleh perkebunan sawit sekitar 52 ribu hektare, deforestasi terjadi di konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) yang sudah tersertifikasi sekitar 356 ribu hektare, Deforestasi di konsesi tambang sekitar 700 ribu hektare dan deforestasi di wilayah yang tumpang tindih antara Hak Pengusahaan Hutan, HTI, kebun dan tambang sekitar 786 ribu hektare. Begitu juga untuk deforestasi di luar konsesi sekitar 2,9 juta hektare.

Apakah deforestasi hanya di sebabkan oleh tambang dan perkebunan? Faktanya KLHK mendata dari tahun 1998-2020 sebanyak 213,209 hektare hutan, ditukar guling dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang merupakan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan.

Deforestasi lahan gambut yang dilakukan oleh perusahaan Bumi Mekar Hijau di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ukhuwahfoto/M. Ilham Akbar

Izin IPPKH dalam konteks ini adalah pembangunan proyek infrastruktur seperti Jalan Tol, Jalan Umum, Jaringan Telekomunikasi dan Jaringan Listrik. Secara praktiknya tentu memberi sumbangsi untuk deforestasi. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menaati Undang-undang yang telah menjadi pedoman negara, No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Deforestasi yang dilakukan dengan sengaja dan skala yang besar sudah pasti berdampak secara ekologi. Siklus air yang sudah dijaga oleh hutan juga dapat terganggu akibat hilangnya hutan tersebut. Hujan yang turun akan langsung mengenai tanah sehingga dengan mudah mengikis permukaan tanah dan menyebabkan abrasi.

Dampak deforestasi juga bisa dilihat dari segi ekonomi, aktivitas agroforestri, meramu, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan sangat diandalkan masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya deforestasi menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar hutan.

Rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai tahun 2024 dan Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta hektare lahan kritis antara 2010-2019. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai benuk komitmen Indonesia dalam mengatasi deforestasi, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26, di Glasgow, Senin (01/11/2021).

Lucunya pada Rabu (3/11/2021), Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencuit di media sosial twitter, bahwa pembangunan besar-besaran yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak boleh berhenti dengan alasan emisi karbon atau deforestasi. Hal ini seolah menjadi paradoks dari pemerintah dalam mengatasi deforestasi.

Melihat dampak lingkungan yang sangat fatal maka deforestasi tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi deforestasi dirasa akan percuma, jika menganggap deforestasi sebagai hal yang masih bisa di kompromikan.

Seharusnya penjagaan hutan secara bersar-besaran dan serius, pada era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama pembangunan infrastruktur atau pemberian izin perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *