Opini : Marwah Jurnalis

Penulis: Yuni Rahmawati (Pengurus LPM Ukhuwah | Mahasiswa Jurnalistik UIN Raden Fatah Palembang)
Foto: pexels.com/Redrecords

Masuknya Corona Virus Disease (COVID-19) ke Indonesia pada awal bulan Februari menjadikan Indonesia berstatus tanggap darurat. Dilansir dari kompas.com, per Sabtu (11/4/20) tercatat jumlah infeksi COVID-19 sudah sebanyak 3.842. Jumlah tersebut menunjukan adanya peningkatan sebanyak 330 kasus dari hari sebelumya.

Kondisi pendemi ini menjadi kabar buruk bagi warga Indonesia sendiri. Mengingat cepat sekali penyebarannya, sehingga pemerintah kota dan daerah mengambil langkah untuk lockdown atau mengkarantina wilayah yang terpapar virus. Masyarakat pun diimbau untuk di rumah saja supaya dapat membantu memutus rantai penyebarannya. Dampak dari wabah tersebut mengakibatkan semua kegiatan diliburkan selama penanganan kasus ini.

Alhasil, pada 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan ada sebesar Rp110 triliun dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang akan disalurkan kepada masyarakat kelas bawah dan penerima manfaat seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun anehnya, ada usulan terkait memasukan wartawan sebagai penerima bantuan. Dikarenakan wartawan memiliki peran penting dalam kasus COVID-19 yakni menyebarkan informasi terkait perkembangan informasi seputar kasus ini.

Kemudian, muncul pemberitaan jika pada pembagian dana JPS di Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan wartawan atau jurnalis sebagai penerima bantuan akibat COVID-19. Hal tersebut menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.

Bukan karena mereka tak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, melainkan marwahnya sebagai pewarta atau penyampai informasi kepada masyarakat dikhawatirkan akan melemahkan sisi profesionalitas dan independensinya sebagai wartawan.

Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Pasal 6 yang berisi tentang “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, berupa uang, benda dan fasilitas.” Sehingga, menempatkan wartawan sebagai penerima batuan pun dirasa tidak tepat, kecuali jika mereka ditempatkan sama sebagai warga biasa yang berada di kelas bawah dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Namun sejatinya, kesejahteraan jurnalis tetaplah menjadi tanggungjawab perusahaan media. Mengingat, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 10 tentang pers yang berisi kewajiban perusahaan memberikan kesejahteraan untuk pegawainya, termasuk dalam menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan hand sanitizer pada saat liputan.

Atas hal ini, seharusnya pemerintah menjalankan tugasnya untuk memprioritaskan masyarakat yang menjadi penerima bantuan tersebut dan memantau apakah semua bantuan tepat sasaran atau tidak.

Jikapun pemerintah ingin bersikeras membantu wartawan, maka bantuan tersebut bukan kepada individunya melainkan kepada perusahaannya. Dimana, pemerintah bisa memberikan stimulus kepada perusaahan media berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) atau keringanan pajak. Seperti yang telah diusulkan oleh Dewan Pers.

Dirasa sangat penting jika orang yang berprofesi sebagai pewarta ini memperhatikan dan mentaati kode etik profesi yang ada. Karena jelas, apapun yang berhubungan dengan pemberian sesuatu tanpa ada unsur yang membenarkan adalah salah. Sehingga nantinya akan mempengaruhi kualitas, profesionalitas dan independensi.

Bukankah seorang wartawan harus menjunjung tinggi kualitas suatu berita? Sudah menjadi hal yang umum jika tugas wartawan adalah melaporkan, menginformasikan, serta menjadi kontrol sosial untuk sebuah negara. Jadi dalam hal ini, kemawasan diri serta idealisme haruslah dijunjung tinggi jika menyangkut prihal profesi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *