Opini : DPR Main Belakang, Buruh Membangkang

Mahasiswa di Palembang melakukan aksi penolakkan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan mununtut pembatasalan atas sahnya rancangan undang-undang tersebut, Simpang 5 DPRD Sumatra Selatan, Palembang Rabu (7/10/2020). Ukhuwahfoto/Krisna.

Penulis: Wisnu (Pengurus LPM UKhuwah|| Mahasiswa UIN Raden Fatah)

Semakin jelas bahwa pintu aspirasi publik semakin rapat tertutup, siapa lagi pelakunya kalau bukan pemerintah dan DPR. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang berjalan cukup panjang dan penuh kontroversi, akhirnya hakim mengetuk palunya untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang resmi.

Alih-alih menjaring masukan dari rakyat, pemerintah dan DPR justru main belakang dengan melakukan rapat tertutup. Pembahasan RUU Cipta Kerja pada akhirnya tuntas dalam rapat pada Sabtu, 3 Oktober 2020, tanpa perdebatan yang berarti.

DPR dan pemerintah seolah menutup telinga terhadap penolakan yang diajukan oleh Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. RUU yang sejatinya cacat sejak awal akan disahkan 8 Oktober 2020, tetapi pada Senin, 5 Oktober 2020 DPR melakukan rapat paripurna pengesahan RUU tersebut.

Bagai jilat ludah sendiri, pemerintah secara terbuka melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal tersebut menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses perumusan undang-undang.

Kendati begitu, nyatanya pemerintah cenderung condong ke investor asing daripada mengutamakan rakyatnya sendiri yang diayomi. Landasannya cukup sederhana, yaitu meningkatkan investasi negara.

Namun, apa daya investasi meningkat, jikalau rakyat melarat. Buruh yang sudah merasakan sulitnya mengais sesuap nasi harus menerima kenyataan yang lebih pedih lagi, mengingat semakin ketatnya persaingan dan semakin banyak aturan yang memperkeruh ladang penghasilan mereka.

Pihak yang harusnya menyuarakan aspirasi rakyat kini berubah haluan menjadi pelindung bagi kepentingan pengusaha. Pasal-pasal yang mempermudah kegiatan usaha tapi berpotensi merusak lingkungan masih kokoh dalam rancangan terakhir Omnibus Law.

Manis rasanya, namun pahit dampaknya ketika DPR mengundang perwakilan serikat buruh untuk memberi masukan. DPR dan pemerintah terbukti mengabaikan masukan dari kalangan buruh. Maka wajar saja bila para buruh melakukan perlawanan dan membangkang terhadap kebijakan baru.

Aksi demo terjadi di mana-mana, bahkan kalangan pelajar pun ikut turun tangan menyuarakan hak-hak para buruh. Kalau saja DPR benar-benar menjadi wakil rakyat, maka akan berbeda ceritanya bagaimana RUU Cipta Kerja dibentuk dan bagaimana rakyat menyambut RUU tersebut.

Sudah seharusnya rakyat menjadi hal pokok untuk diperhatikan kesejahteraannya, bukan malah mengincar investor asing yang berlarian di luar sana dan mengubur keringat rakyatnya sendiri.

Apa yang menjadi latar belakang Omnibus Law ini mengindikasikan minimnya kualitas buruh yang ada di negeri ini, sehingga akan lebih bijak jika RUU Cipta Kerja lebih memprioritaskan kinerja buruh agar lebih maksimal daripada harus menjual kebijakan demi investor semata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *