Kesempatan Disabilitas Dapat Kerja Jadi PR Besar Pemerintah

Ukhuwahnews | Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengadakan Webinar Nasional Online dengan tema “Inklusi dan Keselamatan Kerja Disabilitas di Mata Media” pada Kamis, (7/10/21).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo mengatakan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 13 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

“Penyandang disabilitas merupakan bagian daripada masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia,” katanya dalam Zoom meting.

Himawan melanjutkan bahwa partisipasi penyadang disabilitas dalam membantu perekonomian belum terlihat nyata dalam kehidupan.

“Misalnya masih kurangnya akses pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Sehingga mereka tidak memiliki keterampilan yang tinggi untuk bekerja. Sehingga, keadaan ini membawa pada konsekunsi logis atas munculnya beberapa tantangan bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja,” tuturnya.

Namun, kesempatan menerima pekerjaan tanpa diskriminasi belum bisa dibenarkan sepenuhnya. Menurut liputan mendalam dari berbagai jurnalis, masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi saat bekerja dan mencari pekerjaan.

Seperti yang dikatakan oleh Jurnalis Jawa Pos, Hanaa Septiana mengatakan dalam liputannya selama satu minggu, saat mewawancarai beberapa narasumber Tuna Daksa, mereka mengatakan jika mereka merasa tidak percaya diri.

“Dari beberapa narasumber, dua yang menyatakan minder saat mencari pekerjaan. Salah satunya Intan, penyandang tuna daksa yang minder karena direndahkan, padahal Intan ini pendidikan terakhirnya S1 dengan IPK 3,2. Akhirnya dia berhenti dan sekarang bantu ibunya buka warung kopi.”

Selain Hanna, Jurnalis IDN Times, Adriansyah Fajar juga menyampaikan hasil liputannya mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami penyandang disabilitas dalam bekerja.

“Mulai dari transportasi dari rumah yang sulit untuk difabel, kemudian balai pelatihan sangat minim, penyalur tenaga kerja juga minim, kemudian ada yang menjadi PR bersama, adalah serapan difabel,” ujarnya.

Menurut Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan jika pemerintah serius dalam penanganan masalah ini, maka ini bisa diselesaikan.

“Ketika kita bicara soal tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia, maka disitulah negara harus berperan untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan sekaligus menegakkan hak asasi manusia tentang kasus-kasus terkait teman-teman disabilitas,” pungkasnya.

Reporter: Yuni Rahmawati
Editor: Bunga Yunielda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *