PPKM Mikro Tidak Efektif, Angka Kasus Infeksi Covid-19 Masih Tinggi

Videotron bertuliskan Palembang Zona Merah Covid-19. Senin (03/05/21). Ukhuwahfoto/Krisna Aldrin Gunawan

Palembang | Hampir empat bulan Pemerintah Kota Palembang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. PPKM Mikro yang berlaku sejak 6 April 2021 lalu berjalan sesuai dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 7 Tahun 2021. Namun, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 di Palembang masih juga tinggi. Senin, (29/11/21).

Meski dengan banyaknya kebijakan PPKM Mikro yang telah diinstruksikan oleh Kemendagri nyatanya angka kasus konfirmasi Covid-19 tak kunjung rendah. Sejak 1 Februari 2020 hingga 28 Juni 2021, Covid-19 telah terkonfirmasi sebanyak 15.239 kasus.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, angka kasus konfirmasi Covid-19 selama PPKM Mikro pada 6 hingga 19 April 2021 berjumlah 520 kasus. Melihat angka yang masih tinggi, pemerintah pun memutuskan untuk melanjutkan PPKM Mikro hingga 3 Mei 2021, ternyata angka kasus konfirmasi Covid-19 cenderung naik yaitu, berjumlah 907 kasus. 

PPKM Mikro pun terus dilanjutkan hingga 17 Mei 2021, terjadi sedikit penurunan kasus menjadi 892. Tak menyerah sampai disini, pemerintah masih putuskan untuk memperpanjang kembali PPKM Mikro hingga 31 Mei. Namun, faktanya angka kasus konfirmasi Covid-19 justru bertambah dan menembus angka 1205 pada periodenya.

Kesadaran Masyarakat, Kunci Keefektifan PPKM Mikro

Kasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (P2PM) Yudhi Setiawan mengatakan bahwa kebijakan PPKM Mikro ini dapat efektif jika mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. 

Namun sayangnya tidak seluruh masyarakat di Palembang yang mematuhi kebijakan PPKM Mikro ini. Mencari pendapatan menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat terpaksa abai terhadap kebijakan PPKM Mikro.

“Sulit mengharapkan kepatuhan dari seluruh masyarakat karena bagaimana kita membatasi ruang geraknya? Masyarakat kan juga butuh penghasilan,” ujarnya. 

Masyarakat Tidak Tahu PPKM Mikro

Sejak awal diterapkannya PPKM Mikro pada April lalu, sebenarnya banyak masyarakat yang belum mengetahui hal ini. Bahkan sosialisasi pemerintah pun kurang kepada masyarakat. 

Hal ini diakui oleh salah satu warga Kota Palembang, Yeni. Ia mengaku selama bulan April ia tidak mengetahui jika telah diberlakukan PPKM Mikro.

“Saya sih belum tau, baru tau itu ketika mendekati lebaran, karena banyak sekali pamflet yang dipasang di jalan mengenai PPKM Mikro di Palembang.”

Yeni sendiri memiliki warung yang sering dikunjungi oleh mahasiswa karena letak rumah sekaligus warungnya yang dekat dengan Kampus UIN Raden Fatah Palembang. Ia berusaha mematuhi kebijakan PPKM Mikro yang diberlakukan oleh pemerintah. 

“Untuk kegiatan sehari-hari, saya usahakan untuk mematuhi kebijakan PPKM Mikro ini, seperti pembatasan jam operasional tapi terkadang untuk pembatasan pengunjung mungkin susah ya untuk dituruti karena saya juga butuh pemasukan selama pandemi ini dan tidak mungkin juga saya mengusir pembeli,” ujar wanita yang kerap disapa Yuk Yen.

Tentunya Yuk Yeni tidak sendirian, banyak warga Kota Palembang lainnya yang tidak menaati kebijakan PPKM Mikro ini, sehingga patroli dari kepolisian dan Satgas Covid-19 Palembang dilakukan untuk mengawasi kegiatan masyarakat. Namun, Yuk Yen mengaku jika ia tidak pernah tertangkap razia.

“Tidak pernah ya, karena disinikan juga lingkupnya masih dekat kampus.”

Melanggar Demi Bertahan

Selain masyarakat umum, pelaku usaha pun terkadang melanggar beberapa kebijakan PPKM Mikro. Pemilik kedai kopi di Palembang, TM (23) mengaku jika ia sering mendapatkan teguran dari petugas Satgas Covid-19 dan kepolisian.

“Sering mendapatkan teguran dari petugas Satgas Covid-19 dan kami termasuk bandel. Tapi mau tidak mau kami harus bertahan, jadi kami ikuti apa yang bisa kami ikuti. Kami selamatkan diri kami untuk cari makan apalagi kami tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah sama sekali.” 

Perubahan jam operasional selama PPKM Mikro pada Juni lalu yakni, tutup pukul 17.00 atau hanya menerima take away hingga pukul 20.00 tak bisa ia patuhi.

“Kalo disini justru yang ramai dari sore hingga malam dan jika tutup lebih cepat juga ngaruh ke omset kita,”

Selama PPKM Mikro, sesekali petugas Satgas Covid-19 melakukan pemeriksaan dan memberikan teguran. Ia mengatakan, ada satgas, petugas-petugas dari polsek atau dinas terkait selalu kesini mengecek situasi. 

“Disaat sepi mereka datang dokumentasi ngasih himbauan. Disaat ada pengunjung disuruh pulang.”

Selama penerapan PPKM Mikro, total kasus konfirmasi Covid-19 telah berjumlah 5.821 bahkan meningkat drastis pada bulan berikutnya. Hingga terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 22 tahun 2021 untuk penerapan PPKM Level 4 di wilayah Sumatera Selatan khususnya Palembang.

PPKM Mikro yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dan PPKM Level 4 tentunya tidak jauh berbeda selain dari pembatasan yang dilakukan menjadi lebih ketat di wilayah tersebut. Namun, apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah jika tidak diiringi oleh kesadaran masyarakat tetap saja tidak akan efektif.

Dari dua narasumber tadi merupakan contoh kecil masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan PPKM Mikro yang juga berpengaruh pada tingginya angka kasus konfirmasi Covid-19 akibat kurangnya kesadaran untuk mematuhi kebijakan.

Penulis: Bunga Yunielda (Pengurus LPM Ukhuwah UIN Raden Fatah)
Artikel ini bagian dari program fellowship Data Computational Journalism 2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *