Komite Keselamatan Jurnalis Desak Pemerintah Atasi Peretasan Media

Suasana Konferensi Pers Komite Keselamatan Jurnalis atas kasus peretasan media. Senin, (24/8/20).

Ukhuwahnews | Komite Keselamatan Jurnalis menggelar konferensi pers via daring untuk mendesak pemerintah agar segera mengambil sikap terkait peretasan yang dialami oleh sejumlah situs media. Senin, (24/8/20).

Dalam Konferensi Pers tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin menuturkan, seharusnya negara menjaga dan melindungi kebebasan pers sebagaimana mestinya.

“Negara harusnya melindungi kebebasan pers, apalagi sudah ada Undang-Undang Pers. Tapi sayangnya, sampai saat ini belum ada respon dari negara terhadap kasus-kasus peretasan media yang baru-baru ini terjadi,” tuturnya.

Ade menambahkan, kasus-kasus semacam ini telah melanggar Pasal 18 UU Pers tentang penghalangan aktivitas jurnalistik.

“Tentu saja apa yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara ini akan hambatan kerja terhadap jurnalistik, dan itu melanggar ketentuan UU ITE terkait dengan peretasan,” jelas Ade.

Selaras dengan itu, Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan mendesak pihak pemerintah agar menindaklanjuti kasus ini.

“Seharusnya pemerintah segera mengambil tindakan dengan mengusut kasus ini secara serius, agar tidak menimbulkan tudingan terhadap pemerintah,” tegasnya.

Manan juga menambahkan, penyerangan atau peretasan tersebut dianggap salah satu upaya untuk meredam sikap kritis media terhadap pemerintah.

“Kita patut menduga bahwa serangan digital ini seperti memberi peringatan kepada media untuk berhenti bersuara. Kemudian, untuk media yang menjadi korban diminta terbuka agar dapat diketahui bersama-sama dan agar dapat mengantisipasi serangan yang serupa,” tutupnya.

Berdasarkan data milik LBH Pers, saat ini terdapat lima media yang menjadi korban peretasan, dua diantaranya Tempo.co dan Tirto.id, sedang tiga lainnya masih menunggu klarifikasi.

Di tempat lain, Ketua AJI Palembang, Prawira Maulana mengatakan, untuk wilayah Kota Palembang belum ada media yang mengalami kasus serupa. Namun, AJI Palembang tetap mendukung apa yang disuarakan oleh Komite Keselamatan Jurnalis.

“Untuk wilayah Palembang belum ada kasus serupa, namun kita tetap ikut mendesak diusutnya kasus tersebut. Karena jika itu dibiarkan maka kasus serupa tinggal menunggu waktu terjadi di tempat-tempat lainnya,” pungkasnya.

Reporter : Wisnu Akbar Prabowo
Editor : Yuni Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *