UU ITE Kembali Bungkam Kebebasan Pers

Suasana Diskusi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Ukhuwahnews | Pasal UU ITE adalah momok seram bagi sejumlah wartawan dan pers dalam berkarya. Dalam diskusi daring Lonceng Kematian Pers Indonesia yang digelar oleh Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) di kanal Youtube-nya, UU ITE dianggap sudah membungkam para jurnalis.

“Salah satu musuh demokrasi dan kebebasan berekpresi adalah pasal karet UU ITE. Kita harus mendesak pemerintah untuk menghapuskan pasal karet UU ITE tersebut, karena ada orang-orang yang sengaja menggunakan pasal tersebut untuk menangkal kritik,” jelas anggota SAFEnet, Nenden Sekar Arum dalam diskusi tersebut, Rabu (12/8).

Nenden menyatakan, kebanyakan yang menyalahgunakan UU ITE adalah aparat yang memiliki wewenang tinggi guna membungkam wartawan.

“Ini sangat membahayakan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Orang-orang memanfaatkan UU ITE untuk menyebarkan ketakutan kepada wartawan agar mereka tidak membuat berita kritis dan berpotensi untuk dipidanakan, seperti pada kasus Diananta,” imbuhnya.

Selain itu, koordinator bidang advokasi AJI, Sasmito Madrim yang turut serta menjadi narasumber dalam diskusi tersebut menyayangkan kasus penyalahgunaan UU ITE kembali terjadi.

“Ini bukan kali pertama jurnalis divonis melanggar UU ITE. Saya mendapat info dari teman-teman, sebagian besar bekerja dengan Kumparan, mereka tidak ingin mengalami kasus yang sama seperti Diananta, memuat berita yang sensitif dan berpotensi akan dilaporkan. Ini menjadi taruhan bagi kualitas jurnalis di Indonesia. Orang menjadi takut menulis sesuatu yang kritis dan benar,” jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, Sasmito berpesan kepada para jurnalis untuk tidak tunduk dengan siapapun yang mencoba membisukan pers.

“Kita boleh takut dengan orang-orang yang membungkam kebebasan, tetapi kita tidak boleh takluk dengan mereka,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudin dalam diskusi tersebut menyatakan, kasus Diananta merupakan kemunduran dalam kebebasan pers.

“Ini salah satu pukulan telak di tahun 2020 untuk kebebasan pers kita. Banyak kasus kriminalisasi dengan putusan-putusan yang nyeleneh,” ujarnya.

“Kalau kita lihat sekarang, sudah saatnya kasus ini dibawa menghadap ke lembaga tertinggi (presiden), karena baik dari kepolisian maupun kejaksaan sudah mengesampingkan adanya UU Pers. Saat ini kasus kriminalisasi dan kekerasan pers melonjak dan perlu langkah yang serius, bukan hanya perkasus tapi secara besar,” jelas Ade.

Kendati itu, Ade tetap berharap kepada para jurnalis dan wartawan untuk tidak takut dengan kasus yang dialami Diananta dan tetap patuh terhadap kode etik jurnalistik.

“Selama karya yang dikeluarkan adalah karya jurnalistik, akan banyak pihak yang memberi dukungan, jadi tidak perlu khawatir,” tutupnya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh SAFEnet, ini adalah kali kedua dalam tahun 2020 seorang wartawan dipidana akibat dianggap melanggar pasal karet UU ITE.

“Terjadi peningkatan penyalahgunaan UU ITE dalam mengkriminalisasikan wartawan. Berdasarkan data yang kami miliki, di tahun 2017 terdapat 3 kasus seperti ini, kemudian meningkat di tahun 2018 terdapat 7 kasus, dan di tahun 2019 ada 9 kasus,” jelas Nenden.

Reporter: Wisnu Akbar Prabowo
Editor: Rezzy Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *