Tolak PERPPU Cipta Kerja, Alur Sumsel Lakukan Aksi Diam

Palembang – Ukhuwahnews l Aliansi Ultimatum Rakyat Sumatera Selatan (Alur Sumsel) melakukan aksi diam tolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Cipta Kerja.

Kegiatan ini dilakukan di dua titik, yaitu simpan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Bundaran Air Mancur Masjid Agung Palembang, Selasa (14/03/2023).

Ketua Koordinator Lapangan (Korlap), Dewa Jagad Satria mengatakan aksi ini diikuti oleh beberapa lembaga.

“Aksi diam ini diikuti dari berbagai lembaga yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya (BEM KM UNSRI), BEM Fakultas Pertanian Unsri (FP), BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsri (FISIP), BEM Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom), BEM Politeknik Sriwijaya (Polsri),” ujarnya saat diwawancarai.

Ia juga menambahkan, peserta tidak hanya dari kalangan organisasi kampus saja, tetapi organisasi eksternal kampus juga ikut berpartisipasi pada aksi ini.

“Ada juga Solidaritas Perempuan Sumsel (SP), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Palembang (Kasbi), Konsorsium Pembaruan Agraria Palembang (KPA), AMPERA MEMANGGIL, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang terdapat kurang lebih 40 massa yang mengikuti aksi ini,” tambahnya.

Kemudian, Dewa mengatakan aksi diam ini merupakan bentuk penolakan terhadap PERPPU Cipta Kerja. Menurutnya, hal tersebut merupakan akal-akalan politik.

“Kalau dari isu sudah jelas yaitu menolak atau mencabut PERPPU cipta kerja yang mana PERPPU Cipta Kerja ini adalah akal-akalan politik dari pemerintah sebelumnya yang sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) cipta kerja atau yang kita sebut Omnibus Law,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan alur pergerakan setelah aksi diam ini. Pihaknya akan mengadakan pengkajian atau penambahan substansi mengenai PERPPU Cipta Kerja ini.

“Karena di konsolidasi kedua ini telah disepakati, sebenarnya akan ada lanjutan setelah aksi diam ini. Kawan-kawan mahasiswa ingin ada pengkajian atau penambahan substansi mengenai PERPPU Cipta Kerja ini, Jadi biar tau poin mana yang membahayakan mahasiswa dan poin mana yang mengganggu kawan-kawan buruh petani dan yang lainnya,” jelasnya.

Kemudian Ia mengatakan aksi tersebut dilaksanakan di dua titik yang akan dilakukan secara estafet.

“Sejauh ini aksi diam yang dilaksanakan kawan-kawan berjalan lancar, sesuai dengan konsolidasi pertama dan kedua. Aksi dilakukan dua kali secara estafet. Pertama di Simpang Lima DPRD, setelah itu lanjut ke Bundaran Air Mancur Masjid Agung,” ucapnya.

Dewa juga menyebutkan, terdapat tujuh tuntutan yang dilayangkan saat aksi, yaitu:

  1. Presiden Rakyat Indonesia (RI) segera mencabut PERPPU Cipta Kerja.
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak PERPPU Cipta Kerja yang telah diterbitkan Presiden.
  3. Presiden dan DPR RI segera hentikan segala bentuk pengkhianat dan pembangkangan terhadap konstitusi.
  4. Cabut seluruh kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
  5. Hentikan liberalisasi agraria, pangan dan perampasan tanah, tolak bank tanah serta jalankan reforma agraria sejati sebagai basis pembangunan nasional.
  6. Wujudkan kebebasan akademik, pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis di segala jenjang.
  7. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di semua sektor.

Baca juga : Hampir Putus kuliah, Inna Jadi Lulusan Terbaik Yudisium FSH ke-84

Terakhir, Dewa berharap agar teman-teman yang mengikuti aksi tetap aktif hingga tujuan aksi ini terealisasikan.

“Kalau harapan dari kawan-kawan aliansi seperti di tuntutan itu kan ada tujuh poin, khususnya untuk kawan-kawan yang beraliansi. Selagi ini belum dicabut atau belom ditolak masalah PERPPU Cipta Kerja ini, seharusnya lebih masif pergerakan kawan-kawan mahasiswa dan goals untuk kedepannya semoga tetap lebih aktif,” pungkasnya.

Reporter : Winda Wulandari
Editor : Dafid Amirul Mukminin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *