Sempat Dikawal Ketat, Omnibus Law Disahkan Mahasiswa Kecewa

Aliansi Mahasiswa Se-Sumatera Selatan saat lakukan aksi demo penolakan RUU Omnibus Law di Kantor DPRD Sumsel. Senin, (16/3/20). Ukhuwahfoto/ Krisna Aldrin Gunawan

Palembang – Ukhuwahnews | Sempat dikawal ketat, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, resmi diketok palu pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Senin, (5/10/20). Hal ini menjadi sorotan oleh sejumlah perwakilan mahasiswa di berbagai kampus wilayah Sumatera Selatan.

Langkah senyap yang diambil oleh DRP RI ini mengalami berbagai kekecewaan di kalangan mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Presma Unsri), Muadz Amirudin mengatakan gelombang penolakan Omnibus Law ini telah hadir sejak awal dirancang.

“Sejak awal yang kita tahu gelombang penolakan ini telah banyak disuarakan, namun kenapa disahkan oleh DPR. Lalu kita bertanya-tanya kepada DPR, dimana letak keadilan dari rakyat untuk rakyat?,” katanya saat diwawancarai via Whattsapp.

Muadz juga mengatakan bahwa pengesahan Omnibus Law ini adalah alarm tanda bahaya bagi rakyat. #MosiTidakPercaya terus digulirkan sampai saat ini yang artinya adalah DPR tidak lagi mempunyai legitimasi untuk mewakili suara rakyat.

“Setelah ini, DPR memiliki waktu 30 hari untuk menaikan UU Cipta Kerja. Untuk itu, kita akan gaungkan penolakan sebesar-besarnya,” tegasnya.

Selurus dengan Presma Unsri, Presma UIN Raden Fatah, Satria Prima menyayangkan keputusan DPR RI yang mengesahkan Omnibus Law tengah malam pada saat pandemi. Terlebih masih banyak RUU yang harusnya ditinjau ulang.

“Terlebih RUU Cipta Kerja yang pengaruhnya sangat besar bagi buruh, perempuan dan petani. Seperti tidak mendapatkan uang pesangon, cuti melahirkan, terlebih untuk sektor pendidikan yang dimana nantinya banyak sekali investor-investor asing menguasai sektor pendidikan,” ujarnya.

 Satria mengatakan, semalam Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Fatah (DEMA-U) telah menggelar aksi di Simpang lima DPRD Provinsi Sumsel dalam bentuk penolakan atas disahkannya Omnibus Law ini.

Sumber foto : DEMA UIN Raden Fatah Palembang

“Kami telah melakukan aksi penolakan di simpang lima DPRD Sumsel dengan harapan DPR sebagai pimpinan tertinggi harus membatalkan atau merevisi UU yang telah disahkan,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *