Putar Belit Rencana Pemerintah Ciptakan Energi Biodiesel 100

Sumber : IST

Palembang – Ukhuwahnews | Rencana pemerintah ciptakan energi Biodiesel 100 atau B100 melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan banyak tantangan. Pemerintah pusat menargetkan 14 Juta hektare (ha) kebun sawit di Indonesia pada tahun 2022, sebagai langkah mendukung energi terbarukan.

Namun, masih banyak perusahaan sawit dalam prakteknya melakukan kebijakan atau praktek jahat dalam pembukaan lahan terutama di Sumatra Selatan.

“Langkah pemerintah dalam mewujudkan B100 membutuhkan 14 juta hektar lahan sawit baru. Kondisi ini memicu adannya potensi konflik pembukaan lahan baru, Apa lagi beberapa perusahaan yang ditunjuk tidak memiliki kebijakan No Deforestasi, No Peat, dan No Exploitation (NDPE), ” ungkap Direktur Perkumpulan Lingkar Hijau Sumsel, Hadi Jatmiko, dalam diskusi “Isu Penting Energi dan SDA Sumsel” Outlook Series Jurnalis AJI Palembang 2021, Selasa (29/12/2020).

Menurut Hadi, dari sepuluh perusahaan sawit yang menyuplai biodiesel di Sumsel, baru ada tujuh perusahaan yang memiliki NDPE. Tetapi, berapa perusahaan yang telah memiliki NDPE, juga masih sering melakukan pelanggaran.

“Perlu upaya dari pemerintah dalam merevisi kebijakan, untuk beberapa perusahaan yang diberikan mandat mengelola energi. Perlu melibatkan masyarakat (petani), pegiat lingkungan hidup dan pegiat ham agar kebijakan pengelolaan lingkungan dapat lebih transparan,” jelas dia.

Selama ini pemerintah belum pernah melibatkan perumusan kebijakan energi terbarukan yang melibatkan masyarakat. Keuntungan pun hanya berputar di perusahaan besar saja.

 “Sejauh ini program pemerintah hanya membantu pengusaha, belum ada keuntungan bagi petani. Saat munculnya penolakan sawit Indonesia di Eropa tahun 2016 lalu,” katanya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Sriwijaya Dr Umar Harun menyatakan, untuk mewujudkan kebijakan B100 dimasa mendatang, pemerintah perlu melibatkan penggunaan sawit masyarakat. Lantaran untuk membuka lahan baru, sulit dilakukan jika melihat kebutuhan lahan di Sumsel.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), untuk lahan sawit baru dianggap sulit dilakukan karena luasan lahan kosong di Sumsel semakin terbatas.

“Yang perlu dilihat bukan soal luasan sawitnya tetapi hasil produksi yang dikejar,” tegasnya.

Dirinya mengakui, sejak 20 hingga 30 tahun terakhir, sawit menjadi primadona tidak hanya bagi perusahaan besar tetapi juga masyarakat. Kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang tidak sulit dirawat.

“Makanya dalam berapa tahun terakhir banyak bermunculan lahan sawit-sawit baru. Mulai banyak perusahaan dan masyarakat yang melanggar regulasi membuka lahan di lokasi gambut hingga membuat kerusakan. Secara langsung itu dapat merusak keragaman hayati, keanekaragaman hayati, ekosistem dan konflik,” jelas dia.

Dinas Perkebunan Sumsel, mencatat perusahaan kelapa sawit di Sumsel sudah mencapai 1,2 juta ha. Hampir 59 persennya masih dikuasai oleh perusahaan sedangkan 41 persen izin diberikan ke petani plasma dan swadaya. Menurut mereka untuk pembukaan lahan baru, akan sulit diwujudkan jika melihat moratorium dan izin pembukaan lahan baru dibatasi.

“Pemerintah sepakat jika peremajaan sawit adalah opsi bukan menambah lahan yang ada. Untuk itu perlu peremajaan untuk sawit rakyat,” jelas Kasi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, Dinas Perkebunan Sumsel, Herlan Kagami.

Untuk mencapai target pengembangan biodiesel Sumsel dianggap masih tertatih dalam pengembangannya. Berapa perusahaan masih belum memiliki sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai standar sawit yang ramah.

“Peremajaan harus ditujukan untuk meningkatkan produktifitas, sebab selama ini perkebunan sawit masyarakat banyak yang telah menua dan produktifitasnya semakin menurun,” tutupnya.

Reporter : Rezzy Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *