Lagi, FORMABANG Tuntut Pemberhentian Pembangunan Gedung OJK

Penandatanganan tuntutan Forum Mahasiswa Palembang (FORMABANG) oleh Asisten III Bidang Pemerintahan Kota Palembang, Agus Kelana (kiri) bersama Ketua Umum FORMABANG, Yoga Anugrah (kanan) di depan Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Kamis, (4/1/21). Ukhuwahfoto/Odelia Winneke Putri

Palembang – Ukhuwahnews | Forum Mahasiswa Palembang (FORMABANG) kembali turun aksi menyuarakan suara dengan tujuan mengutuk keras pembangunan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Palembang. Aksi ini dilakukan di depan Kantor Pemerintahan Kota Palembang. Kamis, (4/11/21) siang.

FORMABANG melakukan aksi ini sebagai lanjutan dari aksi mereka pada Kamis, (28/11/21) lalu. Ketika diwawancarai, Yoga Anugrah selaku Ketua Umum FORMABANG mengatakan bahwa pemerintah tidak menanggapi aksi sebelumnya.

“Kemarin kita aksi yang sama menuntut hal yang sama juga, yaitu pemberhentian pembangunan gedung OJK. Kami beri ultimatum tiga hari, jika selama tiga hari belum ada tindak lanjut, maka kami akan datang lagi. Dan ini bukti dari ultimatum kami kemarin,” katanya.

Yoga Anugrah juga mengatakan hari ini FORMABANG juga masih memberikan ultimatum atau jangka waktu kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kota, jika tidak juga dijalankan, maka mereka akan turun aksi dengan menyegel Gedung OJK.

“Syarat utama pembangunan adalah izin AMDAL, makanya harus ada kajian sekaligus menjaga dampak lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga: FORMABANG Tuntut Pemkot Palembang Hentikan Pembangunan Kantor OJK Tanpa Izin

Di tempat yang sama, Anwar selaku Koordinator Aksi menambahkan hal ini bukan ajang penyalahan kepada pemerintah melainkan peringatan agar berhati hati dalam mengeluarkan izin apapun.

“Saya harap aksi kedua ini memberikan dampak yang tegas kepada pemerintah dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Setelah menunggu, massa aksi berhasil ditemui oleh Asisten III Bidang Pemerintahan Kota Palembang, Agus Kelana mengatakan pihak pemerintahan akan menindaklanjuti masalah tersebut.

“Ini biar kami saja yang urus gak ada yang namanya melanggar undang undang. Jadi, percaya saja apa yang kami lakukan ini sudah berdasarkan undang undang,” katanya.

“Kami meminta salah satu kontak penanggung jawab supaya komunikasi kita bisa lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman.”

Reporter: Odelia Winneke Putri
Editor: M. Firdaus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *