Ketua IDI Sumsel : Jika Pemilu Tak Lakukan 3T, Maka akan Berbahaya

Forum Diskusi Sumatera Selatan Mengusung Tema Mengawal Demokrasi di tengah Pandemi, Menakar Persiapan Pilkada Serentak 2020 di Guns Coffee. Jum’at (2/10/20). Ukhuwahfoto/Yuni Rahmawati

Palembang – Ukhuwahnews | Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. Rizal Sanif, mengatakan pemilu 2020 ini ditunda ataupun tidak, kita harus mencari apa yang harus kita lakukan, mengingat masih ada penambahan klaster terbaru Covid-19 di Sumsel.

Menurutnya, upaya penurunan penyebaran Covid-19 dengan cara Tracing, Testing dan Treatment (3T) di Sumsel ini masih belum berjalan dengan lancar.

“Jika kita melakukan pilkada tanpa adanya tracing dan testing ini akan berbahaya. Apabila pilkada serentak dilakukan tanpa ada ketiganya, maka kita ada sanksi tegas yang sudah diatur dalam peraturan gubernur (pergub),” katanya saat menjelaskan Forum Diskusi Sumatera Selatan di Guns Coffee. Jum’at (2/10/20).

Mengusung tema Mengawal Demokrasi di tengah Pandemi, Menakar Persiapan Pilkada Serentak 2020, Hendri Almawijaya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mengatakan bahwa pihak KPU telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan pemilu tetap menggunakan protokol kesehatan.

“Untuk memastikan kondisi kesehatan. Sebelum menjalankan tugas, penyelenggara pemilu melakukan tes kesehatan. Mulai dari test rapid hingga tes swab. Untuk tingkat provinsi dan kabupaten itu hasil tes nya nihil,” ujarnya saat menjelaskan.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Yenli Elmanoferi, bawaslu telah mengeluarkan surat edaran petunjuk teknis pemilu.

“Pada PKPU No.13 tahun 2020 dari pasal 88A sampai 88E juga mengatur Bawaslu untuk menindak langkah-langkah apabila ada pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan-tahapan pilkada,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yenli juga mengatakan bahwa baru kali ini Bawaslu diatur menggunakan PKPU, karena sebelumnya Bawaslu membuat peraturan setelah KPU menetapkan peraturan.

“Namun ini tidak menjadi masalah, karena ini menjadi pembahasan bersama. Dan ini menjadi jalan tengah untuk mengatur bagaimana Bawaslu bertindak apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan,” pungkasnya.

Reporter : Yuni Rahmawati
Editor : Yuni Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *