Kasus Diananta, Lonceng Kematian Pers Indonesia

ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Ukhuwahnews | Menjawab kegelisahan jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Safenet menggelar Webinar bertema Lonceng Kematian Pers Indonesia atas kasus Diananta Putera Sumedi, Rabu (12/8/20).

Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id, Diananta Putera Sumedi divonis 3 bulan 15 hari penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah beritanya yang berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel”, dianggap melanggar UU ITE karena bemuatan SARA dan melanggar kode etik.

Koordinator Bidang Advokasi AJI Indonesia, Susmito Madrim mengatakan, kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut adalah bentuk tidak tanggung jawabnya salah satu perusahaan pers, akibatnya terjadi swasensor. Ini menjadi taruhan bagi kualitas jurnalis di Indonesia.

“Begitu kasus Nanta ini bergulir di pengadilan, saya dapat info dari teman-teman. Mereka tidak ingin mengalami kasus yang sama seperti Nanta dan jadi takut menulis sesuatu yang kritis dan benar. Karena takut dilaporkan,” Ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum, Ade Wahyudin mengatakan sudah saatnya kasus seperti ini langsung dibawa ke Presiden, karena baik dari kejaksaan maupun kepolisian sudah mengesampingkan UU Pers ini. 

“Ini menandakan kemunduran dalam kebebasan pers, yang seharusnya lebih maju dengan adanya perlindungan bagi media pers. Kalau produknya adalah produk jurnalistik dan patuh terhadap kode etik seharusnya dapat meminimalisasi kasus seperti ini,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan mengecam keputusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap Nanta.

“Dengan sikap seperti itu hakim sama  saja mengancam fungsi pers sebagai social control,” katanya.

Manan juga menambahkan AJI mengecam keras sikap polisi yang memproses kasus Nanta melalui jalur pidana, yang mana hal tersebut melanggar Memorandum of Understanding (MoU).

“Kasus Nanta dilaporkan ke dewan pers, itu artinya diproses sesuai UU Pers. Lalu ada yang melaporkan ke polisi dan diproses oleh kepolisian, dalam MoU apabila sudah diproses dewan pers kepolisian tidak punya wewenang memproses kasus tersebut,” pungkasnya.

Reporter : Muhammad Firdaus

Editor : Yuni Rahmawati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *