BEM UTP Kritik Gubernur, Pakar Hukum: Boleh Saja, Asal Membangun

Ilustrasi. Ukhuwahfoto/Krisna Aldrin Gunawan

Palembang – Ukhuwahnews | Beberapa waktu lalu, pada kamis (29/7/21) melalui akun Instagramnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tridinanti Palembang (UTP) memberi julukan “King Of Kelakar” pada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Postingan tersebut tak ayal membuat warganet ramai membicarakannya. Sebagian menganggap BEM UTP terlalu berlebihan. Namun, tak sedikit dari mereka mendukung pernyataan yang diterbitkan BEM UTP itu.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, Dr.H. Firman Fready Busroh, tidak sependapat dengan pemberian julukan oleh BEM UTP untuk Herman Deru.

Menurutnya, postingan tersebut tidak memberikan masukan kepada pemerintah karena tidak memiliki parameter yang jelas.

“Saya tidak sependapat dengan postingan tersebut karena parameternya tidak jelas serta tidak memberi dukungan” tuturnya.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan parameter yang jelas itu perlu penilain yang dikaji terlebih dahulu agar penilainya tidak subjektif.

“Setiap penilaiankan harus ada poin yang dinilai, bila perlu ada kajian terlebih dahulu. Karena tanpa kajian penilaianya akan jadi subyektif” tambahnya.

Parameter merupakan sebuah populasi penelitian yang harus diperkirakan juga indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran.

Bahkan menurut alumnus Universitas Sriwijaya itu, mengkritik pemerintah boleh-boleh saja, asal sifatnya membangun dan ada dasar argumentasinya. Sehingga dapat dievaluasi oleh pihak terkait.

“Kritik boleh tapi sifatnya membangun dan ada masukan seperti hasil kajian, sehingga pemerintah punya bahan evaluasi” jelasnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang Reagan Harahap mengatakan kritik dunia politik merupakan hal yang biasa dan juga bagus dalam dinamika politik dunia demokrasi.

“Kritik dalam dunia politik itu hal yang biasa. Terlepas dari itu kritik bagus untuk dinamika dunia politik dalam demokrasi” ujarnya saat dihubungi melalui whatsapp.

Lebih lanjut, Reagen mengatakan, kritik yang membangun harus di sertai dengan fakta, data akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan. Sehingga tidak ada indikasi menyudutkan.

“Kritik harus dibangun dengan fakta dan data yang akuntabel. Esensinya kritik lahir dari rasional, sementara penyudutan lahir dari emosional” katanya.

Reagen juga mengatakan jika ia tidak pernah melarang mahasiswa UIN Raden Fatah menyampaikan kritik sejenis itu.

“Kalau mahasiswa kita melakukan kritikan seperti itu, artinya mereka punya atensi terhadap situasi politik saat ini,” paparnya.

“Kritik itu bagus untuk seluruh mahasiswa. Bukan cuma kampus UI dan UGM saja, karena suara mereka tidak harus melulu seputar dinamika kampus. Mahasiswa juga harus lihat situasi politik di luar,” pungkasnya.

Reporter: Krisna Aldrin Gunawan
Editor: M. Firdaus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *