Bahas Isu Ekologi dan Lingkungan Hidup, Hairul Sobri: Pemerintah Punya PR Besar

Sumber : IST

Palembang – Ukhuwahnews | Buruknya sistem pengelolaan dan hukum yang diterapkan pemerintah mengakibatkan banyak terjadinya bencana ekologis di Sumatera Selatan, hal ini di sampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, M. Hairul Sobri di Outlook Jurnalis 2021 Series ke-4 dengan tema Isu Penting Ekologi dan Lingkungan Hidup.

“Bencana ekologis ini terjadi karena eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, tanah gambut pun masih diberikan izin untuk perkebunan sawit sebagaimana kita tahu bahwa pengelolaan kelapa sawit di Sumsel masih banyak melanggar HAM dan melakukan perampasan tanah” katanya pada Rabu, (6/1/2021).

Hairul juga menjelaskan banyaknya lahan yang berpotensi memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan diberi izin oleh pemerintah untuk dikelola, ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang sangat masif dan menimbulkan berbagai bencana ekologis.

Menurutnya, dampak buruk dan masifnya pengelolaan sumber daya alam akan mengakibatkan munculnya berbagai bencana ekologis. Seperti di tahun 2020 terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mana akan merusak fasilitas masyarakat.

Selanjutnya, Ia juga berharap agar pemerintah tidak mengkualifikasi tanah gambut kepada berbagai korporasi untuk mengelolanya.

“Saya berharap pemerintah tidak mengalihfungsikan tanah gambut karena hal itu sangat merusak lingkungan dan juga akan memupuskan habitat hewan-hewan liar yang akan membuat mereka memasuki area permukiman masyarakat dan membahayakan jiwa,” harapnya.

Sumber : IST

Bersamaan dengan itu, Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute (HaKI), Aidil Fitri mengatakan permasalahan pemanfaatan lahan merupakan tanggung jawab bersama, tetapi pemerintah memiliki porsi yang besar di dalamnya, sebab pemerintah adalah institusi yang mengambil kebijakan dalam setiap tata pengelolaannya.

“Dari sekian banyak perizinan untuk mengelola lahan, hanya sedikit dari mereka yang menindaklanjutinya secara serius di lapangan dan hanya menjadikan ini sebagai sebuah eksistensi belaka dan bisnis semata,” ujarnya.

Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja yang direkonstruksi pada tahun 2020 ini, yang akan menghapus peran masyarakat dari pengelolaan lahan di Indonesia.

“Justru kita lebih khawatir dengan adanya rekonstruksi undang-undang cipta kerja yang baru ini, yang mana akan menyingkirkan masyarakat dari pengelolaannya. karena sebelumnya hanya boleh dikelola oleh perorangan dan koperasi saja tetapi sekarang sudah diperluas izin pengelolaanya seperti BUMN, BUMS dan BUMD, kalau hal itu terjadi dikhawatirkan akan dikelola oleh BUMS Asing dan masyarakat dipaksa untuk berkompetisi dengan mereka,” ujarnya.

Berdasarkan data yang kami dapat dari HaKI, Deforestasi juga merupakan hal yang sangat serius dan banyak terjadi dibeberapa wilayah seperti di Banyuasin, Muara Enim, OKU Timur dan Lahat. Ini disebabkan oleh banyak area yang harusnya dilindungi oleh pemerintah, namun justru deforestasi terjadi cukup besar disana, dikarenakan pembukaan lahan, kegiatan pertanian, perkebunan, kebakaran hutan dan juga pembalakan.

Reporter: Rezzy Saputra dan Anggota Magang LPM Ukhuwah ( Muhammad Yahya Abdullah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *