Syiar

Transparansi Pemimpin dalam Islam

Kepala Pusat (Kapus) Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. lp2m.radenfatah.ac.id.

Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Oleh sebab itu hakekatnya kita semua adalah pemimpin, baik secara makro maupun mikro. Minimal, kita dituntut untuk dapat memimpin seluruh anggota tubuh kita untuk menuntun ke jalan yang diridhai Allah. Persoalannya, terkadang kita lupa prinsip-prinsip apa yang perlu diterapkan atau ditegakkan dalam kepemimpinan itu, sehingga tidak sedikit di antara umat Islam yang terjebak dalam sehingga ia masuk dalam kehancuran. Di antara salah satu prinsip dalam kepemimpinan adalah “transparansi”. apakah transparansi itu dan bagaimana pandangan Islam tentang transparansi? Melalui tulisan ini sebagai “SYI’AR” dalam menanamkan pemahaman dan mengembangkan wawasan Keislaman akan diuraikan secara konsepsional.

Dalam beberapa pendapat, transparansi didefinisikan sebagai “seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.” (Hardjasoemantri, 2003), selanjutnya, transparansi didefinisikan sebagai, “prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Krina P., 2003). Dari pengertian transparansi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa, prinsip transparasi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, dan pemerintah berkewajiban untuk membeberkan informasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diputuskan untuk dan/atau telah dilakukan dan tidak dilakukan untuk urusan publik. Kendati demikian, perlu diketengahkan bahwa, pemerintah yang transparan tidak saja berarti adanya keterbukaan informasi dan akses masyarakat, karena boleh jadi ada informasi yang asimetris, tetapi penekanannya lebih pada makna “tanggung jawab”. Tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada yang siapa saja yang membutuhkan atau kepada publik.

Transparansi bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari rasa curiga orang lain kepadanya, dari fitnah, dari persepsi negatif, dan juga menjauhkan dirinya dari energi korupsi. Intinya, bila tidak ingin difitnah, dituduh melakukan korupsi atau menyalahgunakan jabatan dan wewenang, maka perlu bekerja dengan transparan. Jadilah terbuka dan tunjukkan pola kerja dengan tingkat transparansi yang sempurna. Sebagai contoh, transparansi di tempat kerja berarti tidak ada yang disembunyikan dari tanggung jawab dan pekerjaan; tidak ada yang dibuat tidak terlihat agar bisa mendapatkan keuntungan buat diri sendiri; selalu mempertanggung jawabkan dan menjadikan jelas atas tujuan, kegiatan, struktur, informasi, pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya, penggunaan kekuasaan dan jabatan. Termasuk di dalam transparansi ini adalah keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan.

Kejujuran, keterbukaan, keandalan, dan pertanggung jawaban adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan transparansi dengan baik. Transparansi mampu mencegah semua potensi niat tidak baik, ataupun semua potensi yang bermaksud mengambil keuntungan pribadi dari yang bukan haknya. Transparansi akan menyelamatkan sumber daya perusahaan dari perilaku korup ataupun mencegah potensi korupsi di tempat kerja.

Bila perusahaan ingin meningkatkan kualitas integritas dan akuntabilitas karyawan di tempat kerja, maka transparansi haruslah menjadi budaya yang berkarakter kuat di dalam kepribadian masing-masing individu di tempat kerja. Tanpa transparansi tidaklah mungkin integritas dan akuntabilitas dapat diwujudkan di tempat kerja. Transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan publik.

Menjalankan pekerjaan dengan akurasi, tanggung jawab, dan integritas. Ini berarti, apapun yang dikerjakan atau diberikan tugas dan tanggung jawab, maka mampu secara profesional memberikan laporan yang benar dan jujur. Intinya, transparansi membutuhkan segala sesuatu yang jelas, serta terinci dengan benar dan jujur untuk dapat dipertanggung jawabkan dimanapun dan kapanpun. Sebaliknya, ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti akan dilakukan. Tanpa transparansi akan tercipta ruang gelap atau hutan belantara di dalam sistem kerja. Jelas, di dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang lemah integritas pribadinya dan yang terobsesi untuk kaya dengan segala cara berpotensi melakukan korupsi. Biasanya, mereka yang lemah ini akan menyalahgunakan sumber daya perusahaan termasuk sumber daya keuangannya. Jadi, walaupun secara formal sudah menjalankan good governance dengan baik, tetapi mereka akan lebih fokus untuk mencari celah agar dapat menyembunyikan pola dan cara mereka membuat keputusan untuk keuntungan pribadi.

Transparansi adalah cara untuk menghentikan konflik kepentingan. Bila semua proses kerja dilakukan secara terbuka dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi, maka tidak akan ada ruang untuk konflik kepentingan, sehingga semua orang dapat melakukan kegiatan kerja dengan tenang dan sangat profesional. Apalagi bila sistem kerja, prosedur, nilai-nilai budaya kerja, tata kelola yang etis, dan prinsip-prinsip good governance mampu dijalankan di dalam kekuatan transparansi dan akuntabilitas yang konsisten, maka konflik kepentingan secara otomatis akan berhenti.

Transparansi menjadi sangat penting untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas organisasi. Transparansi akan membangun kepercayaan dalam diri setiap orang di dalam organisasi, untuk menjadi lebih setia dan melayani organisasi dengan sepenuh hati. Transparansi akan menguatkan perilaku etis dan profesional, sehingga stakeholder menjadi semakin percaya kepada keunggulan perusahaan. Transparansi akan mencegah niat untuk melakukan korupsi, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Transparansi adalah jalan untuk menuju integritas dan akuntabilitas. Setiap pemimpin di tempat kerja wajib memimpin dengan keteladanan dan memberi contoh integritas dan akuntabilitas yang konsisten. Pemimpin merupakan kunci untuk dapat menjalankan transparansi di tempat kerja. Bila pemimpin secara konsisten berperilaku dan bersikap sesuai nilai-nilai budaya organisasi dan prinsip-prinsip good governace, maka seluruh karyawan akan terpengaruh untuk bekerja dengan lebih transparan termasuk meningkatkan kualitas diri untuk akuntabilitas dan integritas yang lebih baik.

Salah satu sosok pemimpin yang disebutkan dalam al-Qur’an adalah Yusuf as. Dalam QS. Yusuf: 55, Allah SWT mengabadikan perkataan Yusuf as kepada Raja Mesir: “Yusuf berkata: ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” Dari ayat diatas, kita mengetahui bahwa Yusuf as itu hafiizh (bisa menjaga) dan ‘alim (pintar, pandai). Inilah dua sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang “bekerja untuk negara.” Dua sifat tersebut adalah al-hifzh yang tidak lain berarti integritas, kredibiltas, moralitas, dan al-‘ilm yang tidak lain merupakan sebentuk kapabilitas, kemampuan, dan kecakapan.

Para pakar telah lama menelusuri al-Qur’an dan Hadits dan menyimpulkan minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh para nabi/ rasul sebagai pemimpin umatnya, yaitu:

  1. Shidiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan tugasnya. Lawannya adalah bohong.
  2. Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat.
  3. Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah bodoh.
  4. Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Lawannya adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).

Dari keempat sifat kepemimpinan sebagaimana dicontohkan Nabi tersebut bermuara kepada prinsip transparansi karena dengan kejujuran, kepercayaan, kecerdasan dan menyampaikan informasi yang benar akan muncullah sikap transparansi seseorang. Pemimpin yang tansparan baik dalam lingkungan formal seperti kepala negara, kepala daerah, kepala organisasi maupun dalam lingkungan non formal seperti kepala adat istiadat, ketua majelis ta’lim, dsb maka akan akuntabel dan berwibawa bagi yang dipimpinnya. Sebaliknya jika prinsip transparansi tidak terwujud maka alamat ketidaknyamanan akan muncul, saling mencurigai dan dapat berujung pada upaya untuk menggeser atau meruntuhkan kepemimpinannya.

Sesungguhnya banyak hal yang bisa dan telah dilakukan untuk mewujudkan transparansi ini di antaranya adalah dengan berbasis pada IT (Information and tecnologi) dalam berbagai aplikasi untuk memberikan layanan dan sistem administrasi, termasuk dalam masalah keuangan. Dengan sistem informasi yang dibangun dalam sebuah aplikasi berbasis IT, maka harta kekayaan pejabat negara dan aparat sipil negara dapat dipantau dan terbuka. Dalam transaksi keuangan dengan menggunakan TBS (Total billing system) memperkecil ruang gerak transaksi ilegal dalam keuangan dan akan semakin jelas transparansi dalam administrasi.

 

Penulis : Dr. Achmad Syarifudin, M.A (Dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah