Rektorat

Ombudsman RI: Pelayanan Publik Buruk Penyebab Korupsi

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, SH LL, Ph.D untuk memberikan pemahaman tugas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepada maba Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) di Gedung Akademik Center (AC) Sabtu, (26/08/2017). ukhuwahnews/Panji.

UIN-Ukhuwahnews.com | Pelayanan publik yang buruk, itulah yang menyebabkan besarnya korupsi di Indonesia. Hal tersebut mendorong Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, SH LL, Ph.D untuk memberikan pemahaman tugas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepada maba Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) di Gedung Akademik Center (AC) Sabtu, (26/08/2017).

ASN Profesional untuk Mewujudkan Good Governance, menjadi tema yang diangkat dalam kuliah iftitah. Sesuai dengan tema tersebut, saat menyampaikan materinya Amzulian menjelaskan peran Ombudsman dalam hal mengawasi dan menerima laporan publik, semisal terjadi penyelewangan dalam pelayanan publik.

“Salah satunya, mahasiswa bisa mengetahui dan memahami bahwa tiga hal tata kelola pemerintahan yang baik akan membawa Indonesia bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan sebagainya, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas,” katanya.

Menurut Amzulian, jika ketiga hal tersebut dapat tercapai, sebuah negara yang besar seperti Indonesia, yang dalam waktu dekat akan mendapatkan bonus demografi, dengan perkembangan usia produktif lebih besar, maka merupakan kesempatan Indonesia untuk memanfaatkannya.

“Sebagai institusi terakhir yang mengawasi terhadap kerja pemerintah, dalam hal pelayanan publik dan sebagainya, semua komponen harus terlibat, terutama mahasiswa yang memiliki tanggung jawab dan hak yang besar bagi bangsa ini,” ujarnya.

Dia menambahkan untuk mencapai good governance, peran perguruan tinggi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk lebih aktif dalam mengkritisi hal yang berkaitan dengan perkulihan ataupun negara. Kemudian, sebuah perguruan tinggi juga yang menjadi bagian dari pelayanan publik harus berperan memberantas tindak KKN, maupun pungutan liar (Pungli).

“Tentu jika menuruti prosedur, Ombudsman tidak ikut campur dalam masalah pendidikan. Namun, jika terdapat kasus yang tidak bisa lagi diselesaikan, seperti pemilihan rektor yang tidak fair, maka permasalahan itu bisa dilimpahkan kepada Ombudsman,” tuturnya.

Reporter : Afs, Rdp.

Editor : Wfi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah