Artikel

Media Abal-abal dan Bau “Tai Kucingnya”

Foto : Internet.

Oleh: Alfiansyah. Mahasiswa Jurnalistik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2016, mahasiswa pencinta sastra, deklamator puisi di Sanggar Sastra RRI Palembang.

Akhir-akhir ini, masyarakat awam sedang resah. Berita yang sering dikeluarkan oleh beberapa media, terkadang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, alias hoax. Banyak berita yang diterbitkan akhirnya menimbulkan kebencian, provokasi, serta menjauhi manusia dari pengetahuan yang sejati. Terkadang “media abal-abal” seperti ini, hanya dijadikan sebagai ladang berbisnis atau alat kampenye politik semata. Bahkan seperti yang kita ketahui, banyak sekali media di Indonesia dipegang langsung oleh partai politik (parpol) untuk memberikan citra baik pada golongannya. Selain itu, media hanya dijadikan sebagai “anjing peliharaan” bagi dunia perpolitikan. Tulisan atau informasi yang seharusnya memberikan aroma melati, malah menimbulkan aroma “tai kucing” yang baunya sangat tidak sedap dan senantiasa menyebar kemana-mana. Lalu, menjadi santapan bagi masyarakat yang resah.

Apakah kita sadar, jika kita telah membiarkan keresahan masyarakat ini berlarut-larut hingga mereka pun tidak sadar? Ya, sebenarnya kita sudah tau dengan keresahan tersebut. Tetapi terkadang, kita tidak peduli dan hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal jika kita sadari, apabila bau yang semakin menyengat ini terus dibiarkan, maka akan berdampak juga bagi perubahan dan kelangsungan negara kita.

Selain untuk perubahan negara, media juga seharusnya sangat berperan untuk mempengaruhi struktur ekonomi negara. Karena menurut George Gerbener, media adalah “lengan budaya dari industri ekonomi negara” (Media Massa dan Masyarakat Modern, 2003). Artinya, media sendiri memiliki peran sebagai roda pemberi infomasi seputar ekonomi negara. Serta sebagai salah satu tiang penyangga dalam kemajuan negara. Tapi masalahnya, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak media yang hanya memperkaya pemiliknya dan orang-orang yang menjadikannya sebagai “peliaharaan” untuk pencitraan semata.

Masalah itu menimbulkan masalah lain di dunia perpolitikan. Hal ini terlihat pada kasus beberapa satsiun tv di Indonesia saat pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu. Stasiun-stasiun tv tersebut memberikan kebingungan kepada kita, karena jumlah poling suara pilpres pada setiap stasiun berbeda-beda. Ada stasiun tv yang menunjukan  jika jumlah suara Jokowi dan pasangannya lebih tinggi. Ada pula sebaliknya. Ini membuktikan, jika semakin berkembangnya teknologi komunikasi, maka semakin cerdik juga oknum-oknum tertentu untuk mengendalikannya.

Seharusnya, negara kita sadar dengan hal itu. Media yang katanya sebagai jendela dunia kedua setelah buku dan sebagai tombak penting bagi pusat infomasi dunia, kini sudah berada digenggaman penguasa. Mereka tidak segan mengutak-atik setiap kata pada tulian untuk memberikan citra baik pada dirinya. Seakan media hanya dijadikan “pantat kucing” untuk membuang kotorannya. Setelah itu, masyarakat awam yang tidak paham dengan teknologi komunikasi, menghirup aroma busuknya lalu terhipnotis, sehingga mudah diperbudak oleh media yang kita sebut dengan “media abal-abal”.

Media Abal-abal yang Dibungkam Politik

Ketika mata kita tertuju pada kotak ajaib yang mengeluarkan gambar-gambar menarik, kita sering melihat selintas atau beberapa kali lintas, iklan maupun tayangan yang memperlihatkan beberapa partai politik sok care dengan masyarakat. Padahal, kalau kita menganggap diri kita sebagi masyarakat yang cerdas, kita pasti tau dengan akal-akal busuk dari oknum-oknun tersebut. Mereka menggunankan teknologi komunikasi sebagai alat doktrin masyarakat awam agar senatiasa memuja-muji oknum ria’ yang sedang kehausan itu.

Hal itu memperlihatkan kepada kita, jika media yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat terhadap keresahannya, seolah  terbungkam dan sulit untuk bebas, serta tidak bisa memperlihatkan independensi nya. Padahal, menurut Undang Undanng Republik Indonesia (UU RI) No 40 tahun 1999 tentang Pers, salah satuh poinnya menyatakan bahwa “Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun.” Nyatanya sekarang, banyak media yang tidak relavan pada poin di UU RI tersebut. Media seolah lupa atau sengaja lupa atas fungsinya sebagai media yang independen dan bebas. Selain itu, banyak yang takut menyampaikan aspirasinya untuk menjadi pengkritik pemerintahan dan perpolitikan. Sehingga, media terbungkam dan terisolasi.

Jika kita balik ke sejarah orde beru. Pada zaman ini, tepatnya saat Soeharto memimpin, pemerintah Indonesia benar-benar menganut sistem pers otoriter yang keras, sekeras rezim sebelumya. Karena pada zaman ini, apabila suatu media tidak mematuhi peraturan yang di tetapkan, maka pemerintah dapat mencabut SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) media yang bersangkutan. Tapi, coba bandingkan dengan pers di zaman sekarang. So, Apa bedanya coba? Sama-sama di bawah payung kekuasaan orang-orang politik.

Seperti yang kita lihat, saat ini beberapa media seolah sulit untuk mengungkapakan apa yang seharusnya diungkapkan. Seolah, apabila pers bebas mengungkapkan kritiknya pada  oknum yang terlibat, maka akan mengancam keselamtan medianya. Hal inilah yang akan berimbas buruk pada proses komunikasi antara berita yang dikeluarkan oleh media abal-abal dan masyarakat yang menjadi pembaca. Selain itu, hal ini juga dapat membuat masyarakat awam sendiri tetap percaya terhadap berita atau tulisan pencitraan yang tidak sesuai dengan kondisi oknum-oknun politik yang bertopeng malaikat, namun berhati monster itu. Bisa-bisa, masyarakat akan kecanduan dengan situasi seperti ini.

Kondisi yang dapat mencekik dunia ini, jelas memberikan banyak dampak buruk bagi masyarakat yang tidak paham dengan situasi politik saat ini. Masyarakat  yang seperti ini, hanya dapat terpengaruh dengan diplomasi yang digunakan oleh media. Masyarakat tidak paham dengan ular tangga yang sedang dimainkan oleh partai politik dan media. Kalau sudah terpengaruh, setidaknya masyarakat mampu mengunyahnya terlebih dahulu, sebelum menelan apa yang dikonsumsinya secara bulat-bulat. Jika tidak sesusi, barulah dapat dimuntahkan. Bila perlu, muntahkan ke media dalam bentuk tulisan. Tetapi, dengan permasalan sepeti ini, kita juga harus tau, bukan malah makan “tahu”.

Media dan Ladang Bisnisnya

Di era  reformasi (1998) lalu, media mulai berkembang. Puncaknya pada tahun 2000-an. Banyak sekali pelaku bisnis di Indonesia yang menjadikan media sebagi ladang untuk “memperkaya diri’. Hal ini jelas menguntungkan, karena media massa saat itu, menjadi incaran perusahan untuk memasarkan produknya lewat iklan.

Semenjak semakin meningkatnya jumlah pelaku bisnis media di Indonesia, mereka pun saling bersaing untuk memberikan yang terbaik. Namun, setelah media menjadi salah satu persaingan bisnis di Indonesia, lagi-agi, mereka melupakan fungsi utamanya media. Media pun hanya dijadikan sebagai ladang mencari keuntungan sepihak. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukan oleh teoretisi ekonomi politik media, Golding dan Graham Murdock (2000), bahwa media massa merupakan produsen budaya yang lebih berperan sebagai mesin bisnis pencari keuntungan. Padahal, jika kita pahami peran media yang sesungguhnya, yaitu media berperan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang tidak memihak pada siapapun. Tampaknya, dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, teori meraka sulit untuk terbantahkan. Tetapi  berdasarkan teori tersebut, keuntungan secara materil hanya dirasakan oleh pelaku bisnis media saja.

Melihat usaha media yang semakin menggiurkan sperti  itu, membuat pelaku bisnis lainnya banting setir untuk membangun usaha media juga. Namun, karena persaingan media yang semakin ketat, sesuatu yang haram pun dijadikan halal bagi pelaku bisnis. Mereka mencoba untuk meciptakan sesuatu yang dapat menarik perhatian iklan dan pembaca,  seperti menyebarkan berita palsu, membuat judul berita yang menarik nmaun isi dari beritanya tidak sesuai dengan judulnya, dan memberikan informasi yang menibulkan propagana. Yang terpenting bagi mereka; bisnisnya berjalan, tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan.

Kondisi yang sering dibiarkan sepeti itu, sangat merugikan bagi kehidupan kita, terkhusus orang awam yang tak paham. Namun, ada dua solusi yang dapat kita lakuan agar terhindar dari media abal-abal yang senatiasa memberikan racun dari aroma “tai kucingnya”. Pertama, pilihlah media-media resmi yang mamang tidak memihak kepada golongan tertentu. Dan Kedua, cermati berita yang dikeluarkan oleh media.

Tetapi dari solusi itu, memang tidak bisa dipungkiri lagi, jika teknologi komunikasi kini sudah menjadi sahabatnya zaman. Dan, akan ada terus perkembangan-perkembangan baru dari teknologi komunikasi terutuma perkembangan pada media massanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai pengguna dan penikmatnaya. Apakah kita memilih menjadi orang awam dan tenggelam. Atau orang yang ingin belajar menajdi paham. Pilihan itu ada di tangan kita. Salam.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah