Foto Bersama-Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Prof.Dr.Moh.Mahfud MD.,S.H.S.U berfoto bersama Wakil Rektor I, Dr.Ismail Sukardi, M.Ag. dan Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag  beserta jajarannya pada kamis, (26/01/17) di Gedung Pascasarjana UIN RF Palembang. ukhuwahnews/maya

Foto Bersama-Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Prof.Dr.Moh.Mahfud MD.,S.H.S.U berfoto bersama Wakil Rektor I, Dr.Ismail Sukardi, M.Ag. dan Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag beserta jajarannya pada kamis, (26/01/17) di Gedung Pascasarjana UIN RF Palembang. ukhuwahnews/maya

UIN-Ukhuwahnews | Melihat keadaan Negara Indonesia saat ini, program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang mengadakan kuliah tamu dengan mengangkat tema Etika Penyelenggara Negara dalam Prespektif Filsafat Hukum Tata Negara. Hadir sebagai pembicara Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), yakni Prof.Dr.Moh.Mahfud MD.,S.H.S.U pada kamis, (26/01/17) di Gedung Pascasarjana UIN RF Palembang.

Menurut Mantan Ketua Umum Mahkamah Konstitusi RI, Mahfud MD mengatakan masalah utama yang terjadi pada Indonesia saat ini adalah implementasi dan etika penyelenggara Negara, persoalan etika inilah yang dapat menghambat perkembangan hukum di Indonesia.

“ Problem utama yang terjadi di Indonesia sekarang adalah persoalan etika, bagaimana implementasi dan etika penyelenggara negara. Banyak orang yang melanggar hukum dan juga pandai memainkan hukum walaupun secara etik salah,” tuturnya.

Mahfud MD juga menjelaskan upaya yang mesti dilakukan untuk mengatasi masalah etika tersebut. Menurutnya yang perlu dipikirkan saat ini adalah agar penyelenggara Negara konsisten terhadap sistem yang telah ada.

“ Kini yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana agar seorang penyelenggara Negara konsisten terhadap sistem yang telah dibuat,” lanjutnya.

Salah satu peserta Kuliah Tamu, Abdul Rozak memberikan pertanyaan kenapa setelah reformasi pemerintah mudah saja mengamandemen konstitusi dan alangkah mirisnya sebagai negara yang mayoritas Islam, Indonesia tidak bisa menerapkan syariat Islam seperti Negara tetangga lainnya.

Menjawab tanggapan dari Abdul Rozak, Mahfud MD mengatakan alasan mudahnya mengubah undang-undang adalah karena pada saat itu, pemerintah Indonesia tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat, sehingga rakyat berhasil menjatuhkan pemerintah pada masa itu, dan terjadilah reformasi.

“Suatu tindakan pemberontakan atau kudeta dapat menjadi hukum, reformasi sebagai hasilnya dapat dikatakan juga sebagai sumber hukum, begitu juga yang terjadi dengan masa proklamasi dan penetapan dekrit presiden,” ungkapnya.

Mengenai Indonesia yang tidak dapat menerapkan syariat Islam karena setelah merdeka, terjadi perdebatan antara Soekarno dan Mohammad Hatta tentang bentuk Negara. Menurut Mahfud MD syariat Islam sendiri pernah diperjuangkan namun tidak banyak yang menyetujui tentang bentuk Negara tersebut.

Pada akhir acara, Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag menjelaskan tujuan diadakannya kuliah tamu ini adalah untuk memantapkan wawasan kebangsaan warga UIN yang beretika dan menjadi muslim sejati tanpa merubah Pancasila.

“ Kuliah tamu ini diadakan bertujuan untuk memantapkan wawasan kebangsaan Indonesia warga UIN yang beretika, menjadi muslim sejati tanpa mengotak atik Pancasila,” tutupnya.

Reporter : Wfi

Editor : Mcr

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah