Opini

Lahan Parkir Tak Sesuai dengan Volume Kendaraan

Sumber: Internet

Semakin meningkatnya jumlah penduduk serta perkembangan teknologi yang cepat, dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak yang paling bisa kita rasakan ialah perkembangan tranportasi baik itu roda empat maupun roda dua.

Saat ini hampir setiap orang memiliki satu atau lebih kendaraan pribadi. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya produksi dan mudahnya untuk membeli kendaraan pribadi. Hanya dengan memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kita sudah bisa mendapatkan kendaraan pribadi.

Dilansir dari viva.co.id pada tahun 2018 sudah ada 1.066.403 kendaraan yang ada di kota Palembang. Kendaraan itu berupa roda empat sebanyak 276.500 unit dan kendaraan roda dua 789.903 unit. Jumlah itu meningkat lima persen dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini tidak sebanding dengan infrastruktur jalan yang kita miliki, dan juga minimnya lahan parkir.

Dampak yang paling kita rasakan dari hal tersebut ialah banyaknya orang yang parkir sembarangan. Meski sarana parkir sudah banyak tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat memenuhi volume kendaraan, dampak itulah yang membuat banyaknya orang parkir sembarangan.

Dikutip dari RMOLSumsel ada 749 titik parkir yang memiliki izin dari Dinas Perhubungan (DISHUB) kota Palembang. Namun kenyataannya di lapangan ada lebih dari jumlah titik parkir yang mendapatkan izin. Ungkap Kepala Bidang (KABID) Pengawasan Dan Oprasional (WASDALOPS), Marta Edison.

Parkir liar juga diakibatkan oleh sempitnya lahan parkir yang dimiliki oleh gedung-gedung besar. Mereka kurang memperhatikan tempat parkir sebelum membuat bangunan, kita lihat saja salah satu pusat pembelanjaan yang ada di kota palembang. Sempitnya lahan parkir di tempat pusat pembelanjaan tersebut tidak dapat menampung orang-orang yang berpegian kesana, bahkan parkirnya pun sampai masuk ke bahu jalan sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang.

Mestinya, bangunan-bangunan dengan pengunjung yang banyak tersebut harus bertanggung jawab, seperti menyediakan lahan parkir lebih luas, sehingga dapat menampung jumlah pengunjung yang datang. Lalu parkir sembarangan tidak akan terjadi sehingga terhindari untuk mengganggu bahu jalan dan tidak menimbulkan kemacetan.

Bukan hanya itu, toko-toko yang ada di sepanjang jalan seperti di jalan Jenderal Sudirman pun tidak menyediakan lahan parkir. Sehingga kebanyakan orang melakukan parkir sembarangan di bahu jalan dan akibatnya  hampir setiap hari jalan tersebut macet.

Lahan parkir yang tidak sebanding dengan volume kendaraan di manfaatkan oleh para preman dan penganguran untuk menjadi juru parkir liar demi mendapatkan keuntungan dengan bermodalkan satu peluitan.

DISHUB kota Palembang saat ini telah mencatat ada 57 titik parkir ilegal yang ada di kota Pelembang dan belum ada penindakan tegas terhadap parkir ilegal tersebut karena belum adanya peraturan dari pemerintah  untuk menangani hal tersebut.

Oleh karena itu pemerintah harusnya segera membuat peraturan tentang sanksi parkir ilegal di kota palembang agar bisa memberantas parkir ilegal tersebut.

Masyarakat juga kurang kesadaran untuk mematuhi plang rambu lalu lintas, mereka cenderung cuek dengan plang dilarang parkir dan memakirkan kendaraan mereka seenaknya. Meskipun DISHUB telah memberikan sanksi dengan cara ditilang, namun tetap saja sanksi tersebut kurang maksimal untuk masyarakat kota Palembang.

Sanksi yang kurang tegas terhadap pelanggar rambu lalu lintas itulah yang mengakitbatkan para pelanggar santai untuk tidak mengikuti rambu tersebut, sehingga sering kali dijadikan contoh untuk membuat orang parkir di bahu jalan sehingga terjadilah parkir liar.

Tentu saja untuk mengatasi parkir liar yang telah menggurita ini kita perlu campur tangan pemerintah. Khususnya Pemerintah kota-kota besar seperti Palembang harus memaksimalkan lahan kosong yang ada untuk dijadikan lahan parkir.

Kurangnya juga ketertarikan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, hal ini bisa jadi dikarenakan kurang nyaman dan amannya menggunakan kendaraan umum sehingga memiliki kekhawatiran untuk menggunakan  kendaraan umum. Dan juga mudahnya membeli kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih cenderung memakai kendaraan pribadi.

Pemerintah bisa saja mencotoh negara Jepang dan Korea, kebanyakan masyarakatnya menggunakan kendaraan umum. Hal tersebut dikarenakan nyaman dan amannya kendaraan umum yang dimiliki negara tersebut,  serta sulitnya membeli kendaraan pribadi sehingga masyarakat negara tersebut lebih senang menggunakan kendaraan umum.

Penting juga bagi pemerintah agar membuat aturan tentang pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi setidaknya dalam satu keluarga hanya boleh memiliki 1 mobil dan 2 motor saja.

 

Penulis: Theresia Devi Monica (Mahasiswi Jurnalistik 2016 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah