Gallery

KPAID: Perhatiakan Psikologis Anak

Foto : Hairul Akbar Terlihat seorang ibu sednag menggendong putrinya sembari meratapi bangunan rumahnya yang di gusur oleh petugas. Jakabaring, Kamis (1/10/2015).

UIN-Ukhuwahnews.com | Penggusuran lahan sengketa di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi atas perintah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemrov Sumsel), demi pembangunan Kampus B Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kamis (1/10/2015), mendapatkan kecaman keras dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang.

Adi Sangadi, Ketua KPAID Kota Palembang menegaskan Pemrov Sumsel dan UIN Raden Fatah harus memerhatikan fisik dan psikologis anak-anak dari warga di wilayah sengketa tersebut.

“Mereka itu jangan bicara kosong bahwa pembangunan ini demi membangun dunia pendidikan di Sumsel, apabila tetap tidak memerhatikan nasib anak-anak warga disini,” jelasnya dengan nada berapi-api.

Ia juga menambahkan, anak-anak itu tidak seharusnya menyaksikan pengusuran ini. Adi sangat khawatir apabila traumatik menhantui anak-anak. “Alangkah baiknya kalau ditunda dulu,” harapnya.

Di tempat yang sama, Ansobari, salah satu warga yang akan digusur sangat menyesalkan sikap Pemrov Sumsel dan UIN Raden Fatah.

Ia menjelaskan sudah pasrah dengan penggusuran ini, namun ia sangat mengkhawatirkan nasib anaknya yang masih sekolah dasar.

“Terserah, saya pasrah. Tapi Aldo ini membuat saya kasihan saja,” katanya dengan tatapan jauh.

Dari pantauan Ukhuwahnews.com, sejak datangnya Satpol pp dan Polisi pukul 10: 43 WIB, Aldo selalu menangis dan memeluk kaki ayahnya, Ansobari.

Selain itu, Ansobari mengaku bahwa Pemrov Sumsel dan UIN Raden Fatah belum memberikan uang ganti rugi pada warga yang bersengketa tersebut.

Hal itu dibenarkan Yulius, dari Pemuda Panca Marga, bahwa ganti rugi itu memang belum diberikan. Uang kerohimanpun tidak sesuai dengan kebutuhan warga untuk memindahkan rumahnya.“Uang kerohimannya cuma 6,5 juta, tidak manusiawilah,” jelasnya.

Yulius menyampaikan, sudah satu bulan ini konsen dengan warga sengketa di Jakabaring ini.

Dari data Ukhuwahnews.com, sangketa di Jakabaring ini bermulai dari ketika tahun 2011 Pemrov Sumsel saat menghibahkan tanah seluas 35 hektar di wilayah tersebut ke UIN Raden Fatah, namun baru tahun 2012 dikeluarkan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (BPN RI) seluas 15 hektar, dengan nomor 51 tanggal 22 oktober 2012.

Di tempat lain, Izzomudin, Ketua Projet Implementing Unit (PIU) UIN Raden Fatah menegaskan secara jalur hukum, Pemrov Sumsel dan UIN Raden Fatah sudah jelas, dan memiliki data dan fakta bahwa sebenarnya warga tak memiliki surat tanah disana, dan Pemrov Sumsel telah mengreklamasi tanah tersebut sejak tahun 1991 sampai 1996 sebanyak empat kali.

“Untuk kesepakatan ganti rugi pun sudah disepakati, ketika tahun 2014, pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) bersama Pemrov Sumsel, UIN Raden Fatah dan warga telah menyepakai keputusan bersama,” jelasnya.

Izzomudin membeberkan isi dari kesepakatan tersebut, bahwa warga  yang bersengketa tersebut akan dipindahkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kertapati dan akan diberi uang kerohiman sebesar 1, 5 juta. Selanjutnya apabila tidak mau pindah ke Rusunawa maka akan diberi uang kerohiman 6,5 juta.

“Terakhir untuk warga yang memiliki hak atas lahan dan tanah di tempat tersebut akan diproses melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Namun tetap tidak ada yang melapor sampai akhir 2014. Surat peringatan pun sudah diberikan sebanyak tiga kali,” tutupnya.

 

*Prd

*Ed. Von

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah