Gallery

Koalisi Gugat Asap SUMSEL

11133668_1016276258402452_6030558339267580756_n

Palembang-Ukhuwahnews.com | Sebab kabut asap yang pekat menyelimuti langit Sumsel sepekan terkahir, masyarakat Sumsel bersatu untuk membentuk “Koalisi Rakyat Sumsel Menggugat Asap”. Tujuan aksi koalisi ini ingin menuntut pemerintah cabut izin perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan menanggulangi bencana asap di Sumsel, Rabu (15/9/15).

Koalisi Masyarakat Sumsel menggugat asap yang dikoordinator oleh Capunk menuntut pertanggung jawaban pemerintah selaku penyelenggara negara untuk menyelesaikan persoalan bencana asap yang dilakukan perusahaan akibat kebakaran hutan, penegakan hokum terhadap pereusahaan yang melakukan pembakaran hutan. Review perizinan dan moratorium izin-izin baru dan menyediakan informasi setiap saat tentang indeks standar pencemaran udara (ISPU).

“Menyelesaikan persoalan bencana ekologis kabut asap yang dilakukan perusahaan akibat kebakaran hutan dalam waktu 14X24 jam. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan baik berupa pidana,perdata administraif khusnya pencabutan izin, review perizinan dan moratorium izin-izin baru  lahan gambut yang merupakan ekologi genting, menyekat kanal-kanal yang dbuat perusahaan dan menyediakan informasi setiap saat tentang indeks standar pencemaran udara (ISPU),” jelasnya kepada Ukhuwahnews.com.

Ditambahakan Sobri humas Koalisi Masyarakat Sumsel Menggugat Asap  teknologo sudah semakin maju dan canggih pemerintah harus secara terbuka menginformasikan kepada masyrakat tentang upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan menyediakan media informasi berupa indeks standar pencemaran udara (ISPU) dikota Palembang.

“Teknologi yang maju harusnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat tentang alat indeks standar pencemaran udara (ISPU),” pungkasnya.

Aksi ini di ikuti ratusan masa dari berbagai kalangan, diantaranya Wahana lingkungan Hidup Sumsel, Mahasiswa Pecinta Alam, dan Komunitas-komunitas di Palembang hadir juga Komunitas Vespa.

Ditanggapi pemerintah Provinsi Sumsel hal ini diwakilkan Kabid Biro Hukum dan Ham Syahrulah mengatakan permasalahan kabut asap sudah ditangani oleh pemerintah  untuk menindaklanjuti pencabutan izin.

“Permasalahan asap  sudah ditangani pemerintah untuk dicabut izinnya dan juga Polda Sumsel sudah menindak 20 kasus kebakaran hutan di Sumsel. Untuk pencabutan Izin perusahaan adalah kewenangan pemerintah kanupaten dalam hal ini bupati,” katanya.

 

*Msa

*Ed.Von

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah