Kabar Sumsel

Koalasi Solidaritas Petani Sumsel Ajukan 5 Tuntuan

Ilustrasi. kpa.or.id.

Palembang – Ukhuwahnews.com | Himpunan Petani se-Sumatera Selatan (Sumsel) berkumpul dan menggelar aksi solidaritas di Palembang, Senin (8/10/18). Mereka mengajukan 5 tuntutan kepada pihak Kanwil Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Sumsel.

Sekaligus memepringati Hari Tani Nasional dan menyambut Hari Pangan Sedunia 2018, menurutnya, perlindungan dan perluasan wilayah kelola rakyat melalui skema reforma agraria merupakan mimpi kaum tani di Sumsel yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960.

Selain itu, sebagaimana termaktub dalam dokumen agenda prioritas pemerintah yang disebut “Nawa Cita”.  Menurutnya, paling tidak janji mewujudkan reforma agraria dimuat dalam Nawa Cita 1, 5 dan 7, serta kerangka reforma agraria tentunya menjadi solusi dalam penyelesaian konflik dengan pendekatan keberpihakan negara kepada rakyat dan lingkungan hidup.

Sementara, Kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan (2018) menjabarkan : Pada sektor industri perkebunan kayu melalui tanaman akasia dan ekaliptus merupakan salah satu sektor yang kerap memunculkan sengketa lahan yang dikelola masyarakat.

Dengan total luasan 1.564.493 Ha tidak sedikit perampasan wilayah kelola rakyat yang merupakan lahan pertanian sumber penghidupan masyarakat. Seperti perampasan lahan yang terus terjadi dan berulang kali dilakukan oleh PT. Musi Hutan Persada (MHP). Setidaknya ada 252 desa yang berpotensi konflik dengan PT. MHP yang tersebar di 7 Kabupaten di Sumatera Selatan. Dusun Cawang Gumilir, Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas ini sampai hari ini terhitung 1.294 hari lebih berada di pengungsian.

Adapun isi tuntutan Koalisi Solidaritas Untuk Petani Hari Tani 2018  tersebut, anatara lain :

  1. Mendesak Kanwil ATR/BPN Sumsel untuk menghentikan semua proses perizinan baru perkebunan di Sumsel
  2. Mendesak Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan Reforma Agraria yang transparan dan bertangungjawab memastikan kepentigan petani pengarap terpenuhi khiususnya di wilayah-wilayah konflik
  3. Mendasak perintah untuk memastikan implementasi kebijakan Reforma Agraria tepat sasaran untuk kepentingan petani pengarap bukan perusahaan skala besar
  4. Mendesak Pemeritah untuk mengevaluasi dan mencabut perda no 8 tahun 2016 tentang kebakaran hutan dan lahan yang telah menghilangkan hak petani tradisonal di
  5. Mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan yang refresif dalam penyelesaian konflik sumber sumber agraria

 

* Press release : Koalisi Solidaritas Untuk Petani Hari Tani 2018

Editor : Alfiansyah

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah