UKMK & Organisasi Mahasiswa

Ketua AJI Palembang : Sanksi UU ITE, Tantangan Bagi Masyarakat Indonesia

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, Ibrahim Arsyad memberikan penjelasan kepada peserta Training Cek Fakta untuk mengantisipasi kaum milenial agar terhindar dari berita hoax dari media daring. Kegiatan ini bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Sumatera selatan (FKPMS), bertempatkan Student Center (SC), Senin (29/4/19). Ukhuwahfoto/Amin QF.

UIN RF – Ukhuwahnews.com | Ketua Aliansi Jurnalistik Independen Palembang, Ibrahim Arsyad menganggap sanksi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pelaku disiformasi  merupakan  tantangan bagi masyarakat Indonesia.

“Inilah yang menjadi tantangan untuk kita semua terkait pemberlakuan UU ITE tersebut ,” ungkap Ibrahim usai Training Cek Fakta dengan Tema “Hoax Busting dan Digital Hygiene” di Studen Center Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang, Senin (29/4/19).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disinfomasi merupakan penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain. Ibrahim mengatakan, patokan UU ITE adalah mereka yang menyebar berita salah ke sosial media tanpa melihat itu adalah mis atau disinformasi.

“Kalau untuk penyebar yang tahu bahwa berita itu salah, kemudian dengan sengaja menyebarkannya atau disinformasi, ya mungkin itu wajar jika dihukum. Namun bagaimana dengan yang misinformasi ? Karena lemahnya literasi tadi, dia meyakini bahwa berita itu benar dan kemudian disebarkannya. Nah ini yang menjadi persoalan,” ungkapnya saat diwawancarai.

Kendati demikian, UU ITE tatap berjalan. Terkait hali ini, AJI masih melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hoax.

“AJI sekarang tengah terfokus pada seminar dan training cek fakta, sehingga AJI dan Google News Initiative bekerjasama untuk menargetkan Jurnalis Profesional, Pers Mahasiswa dan juga pihak akademisi dalam edukasi mengenai penanggulangan hoax yang beredar pada situs-situs online,” tambahnya.

Saat ini, hukuman Dis-Misinformasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, pasal 28, 45A tentang Informasi Transaksi Eletronik (ITE).

Menanggapinya, salah satu peserta Training Cek Fakta, Muhammad Arsil Sani mengatakan, acara ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa, karena tidak ada alasan untuk orang tidak tahu tentang sebuah informasi.

“Itulah mengapa, kita harus ikut seminar dan training semacam ini,” tungkasnya.

 

Reportert : Vandea Helga, Yuni Rahmawati

Editor : Alfi BS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah