Opini

Asing di Negara Sendiri

Ilustrasi : Net

Ilustrasi : Net

Tepat 26 Maret 2018 Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini menimbulkan pro dan konta dikalangan pekerja Indonesia. Banyak yang menilai keputusan Jokowi tersebut merupakan blunder menjelang pemilihan Presiden pada tahun 2019 nanti.

Seperti dikutip dari CNN Indonesia,  Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyebut Jokowi kurang cermat dalam menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menjelang pilpres 2019. Keputusan ini dinilai akan menurunkan elektabilitas Jokowi. “Ini menimbulkan resistensi politik, sehingga ada efek terhadap elektabilitas Jokowi. Golongan pekerja akan berpikir ulang untuk memilih Jokowi,” kata Ubedilah CNNIndonesia.com.

Selepas itu blunder atau bukan, patut di simak bagaimana perkembangan ataupun efek domino dari Perpres yang dikeluarkan Jokowi tersebut. Melihat data yang dihimpun dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 126 ribu TKA yang bekerja di Indonesia per Maret 2018. Angka ini tumbuh 69,85 persen jika dibandingkan tahun 2016, yakni 74.813 orang.

Pemerintah kini tidak mewajibkan seluruh TKA yang bekerja di Indonesia untuk memeperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disetujui oleh kementerian dan lembaga teknis terkait. Hal ini tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Perpres itu, pemberi kerja tidak wajib memberikan RPTKA bagi TKA yang memegang saham dan menjabat sebagai anggota direksi, pegawai diplomatik, dan jenis-jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan pemerintah.

Kita semua tahu bagaimana kerasnya rezim Soeharto menolak TKA untuk masuk ke Indonesia, namun saat ini kita malah disuguhi oleh keputusan Presiden kita yang memberikan kemudahan untuk TKA masuk ke Indonesia. Jokowi berdalih, diterbitkannya Perpres tersebut dimaksudkan untuk mendukung perekonomian nasional, perluasan kesempatan kerja, dan menambah peluang investasi negara.  Alasan lainya adalah agar TKI dapat belajar secara langsung ke TKA yang ada di Indonesia, guna peningkatan kualitas dari TKI.

Keputusan yang tak kalah menimbulkan pro dan kontra adalah keputusan pemerintah untuk mengimport 200 dosen dari luar negeri. Apakah ini bentuk kegagalan rezim Jokowi untuk menghasilkan dosen berkualitas di Indonesia? Hal ini tentu menjadi indikator penting, keputusan tersebut seolah-olah malah membuat citra Indonesia di pandang sebelah mata oleh negara lain. Keputusan tersebut seakan menjadi klimaks keputus asaan pemerintah untuk menghadirkan tenaga pengajar yang berkualitas. Dengan hadirnya 200 dosen tersebut yang tersebar diseluruh perguruan tinggi di Indonesia, tentunya akan menggrogroti dana APBN. Seluruh dosen yang di import tentu merupakan dosen terbaik, dan secara otomatis mempunyai nilai  budget yang lebih besar.

Mengapa dana tersebut tidak dialihkan dalam bentuk pelatihan terhadap tenaga pengajar di Indonesia? Dengan cara mendatangkan satu atau dua orang tenaga pengajar asing berkualitas untuk memberikan pelatihan kepada ratusan dosen yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentu akan menimbulkan efek yang lebih signifikan dan konkrit guna meng upgrade kualitas dosen di negara ini. Keputusan mengimport dosen dari luar negeri dengan skala besar seakan menjadi langkah praktis tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Jumlah dosen import yang menyentuh angka 200 orang tentu jauh dari angka cukup untuk menutup kekurangan tenaga pengajar di Indonesia, lantas harus berapa banyak lagi dosen yang harus di import? Ribuan? Atau bahkan jutaan? Negara ini memang selalu berfikir pesimis dan berfikir praktis, hal ini tentu tidak selaras dengan setiap pidato Jokowi yang selalu mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap optimis, sedangkan disisi lain keputusan Jokowi malah ikut membuat Indonesia semakin pesimis dengan kualitas SDM di negeri ini.

Semakin membuat Indonesia seolah-olah tidak berdaya di mata dunia, mebuat Indonesia seakan “mengemis” kepada negara lain, dan tidak mampu memanfaatkan dan memberdayakan SDM berkualitas yang masih terkubur dan tidak di support oleh pemerintah di Indonesia.  Pemerintah dianggap tidak mampu mencari tenaga kerja berkualitas di Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan suku yang beragam, budaya yang berwarna, dan tentunya dengan jumlah penduduk 258.704.900 jiwa. Bukan tidak mungkin, pada akhirnya nanti kita akan menjadi Asing di negara sendiri.

 

Penulis : Nopri Ismi

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah