Gallery

Ada Pungli di UIN Raden Fatah

 

  • Kasusnya ditutup oleh Ombusman
  • AMPK UIN Raden Fatah Desak Rektorat
  • Uang Pungli akan dikembalikan

PALEMBANG – Masa Orientasi Mahasiswa (MOSMA) Acara Tahunan Institut dan Pendidikan Ideologi Mahasiswa (ACTIPIS) 2014 IAIN Raden Fatah Palembang (Universitas Islam Negeri-sekarang) boleh berlalu. Tapi masalahnya masih berbuntut panjang. Pada 2014, panitia MOSMA ACTIPIS ketika itu menerapkan persyaratan bagi 2.750 mahasiswa, wajib membawa sembilan bahan pokok (sembako). Isi sembako itu terdiri, 2 mie instan, 2 kg gula dan 2 canting beras.

Sementara bagi tiga fakultas lainnya (Tarbiyah, Adab dan Dakwah) UIN Raden Fatah Palembang, ada tambahan syarat, setiap mahasiswa wajib menyerahkan uang, dengan rincian, Fakultas Tarbiyah Rp20 ribu dan Fakultas Adab Rp15 ribu dan Fakultas Dakwah Rp15 ribu.

Hal ini terungkap dalam jumpa pers yang digelar Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus (AMPK) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Minggu (8/2).

Kepada pers, AMPK UIN Raden Fatah mendesak kepada pihak Rektorat, untuk memberikan kejelasan, terkait tindakan kasus yang menurut mereka sebagai pungutan liar (pungli) pada MOSMA ACTIPIS IAIN RF 2014. Desakan ini terkait dengan pembentukan tim investigasi yang sudah dibentuk pihak rektorat UIN Raden Fatah Palembang.

Menurut AMPK UIN Raden Fatah, kerja tim investigasi hingga saat ini tidak jelas. “Kita menanyakan titik terang dari kasus pungli ini. Kasus ini sudah berlarut-larut, padahal aksi sudah sering dilakukan sebelumnya,” kata Almuhajirin, Koordinator AMPK UIN Raden Fatah Palembang. Oleh sebab itu, AMPK menuntut, tim investigasi untuk mengusut tuntas pungli yang terjadi di kampus UIN Raden Fatah. “Kami mendesak agar pembentukan tim investigasi melalui senat, bukan bentukan dari rektorat,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak AMPK telah melaporkan hal ini ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sematera Selatan (Sumsel) tentang dugaan mal-administrasi dalam kegiatan acara tahunan itu. Menurut mereka, Ombudsman juga telah meminta klarifikasi secara tertulis kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang. “Kita sudah pernah melapor ke Ombudsman, dan sudah mengirim surat ke Rektor,” ujarnya.

UIN Raden Fatah sendiri sudah memberikan klarifikasi terhadap adanya dugaan mal-administrasi kepada Ombudsman. Dalam surat tersebut, terdapat 10 poin dan sudah menjadi perhatian serius dari Rektor UIN Raden Fatah.

AMPK mempertanyakan poin 9 dan 10 yang menyatakan ; (9) hingga saat iniproses investigasi masih berlanjut oleh tim investigasi pada tahap perumusan pemberian sanksi kepada panitia MOSMA ACTIPIS 2014/2015 oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Poin (10) mengatakan ; pada tanggal 6 Januari 2014 diadakan rapat pimpinan yang terdiri dari wakil Rektor I, II, III dan Kabiro AUAK UIN Raden Fatah dengan keputusan bahwa pungutan yang dilakukan panitia ACTIPIS akan dikembalikan kepada mahasiswa baru 2014/2105.

“Sekarang sudah tahap perumusan pemberian sanksi, dan pengembalian uang pungutan yang dilakukan panitia,” kata Almuhajirin yang juga didampingi oleh Yusum Ketua Senat, dan Suminta, Gubernur Ushuluddin.

Sementara itu, Rahmat Hidayat, aktivis Senat Mahasiswa UIN Raden Fatah juga mengatakan, terkait pengembalian uang pungutan yang sudah di lakukan pada pekan silam, namun kenyataannya, tidak semua mahasiswa telah menerima pengembalian uang pungutan tersebut. “Sangat sedikit yang sudah menerima uang pungutan itu, hanya orang yang kenal saja dengan panitia, dan yang dikembalikan pun baru yang institut saja, yang lain belum. Hal ini yang perlu segera diselesaikan!” ujar Rahmat.

AMPK mendesak agar kasus ini tidak berlanjut, karena akan merusak generasi muda. “Apalagi mereka adalah calon pemimpin bangsa, sehingga sangat mengharapkan agar pihak Rektorat UIN benar-benar serius dalam mengusut tuntas pungli yang terjadi di UIN Palembang,” tegasnya.**

 

Sumber : kabarsumatera.com

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer

To Top
Kancah Kreativitas Ilmiah